Maksimalkan Pembangunan dengan Pengacara Pengadaan

Oleh: Tgk.Muhammad Rusydi. DR., S.IP., C.P.S., C.P.C.E

Muhammad Rusydi

INDONESIA terus menggenjot pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam negeri. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan laju perekonomian dan sarana di setiap wilayah Indonesia.

Tidak hanya Pemerintah pusat, kementrian, Provinsi dan kabupaten termasuk desa. Dengan penggunaan dana desa, Pemerintah juga berupaya agar setiap pembangunan yang ada tidak terpusat melainkan tersebar diwilayah indonesia.

Akan tetapi itu saja tidak cukup. Pembangunan yang baik harus berdasarkan asas kebermanfaatan, transparansi, dan legalitas yang baik. Banyak pembangunan sarana dan prasarana lahir dan berjalan tidak sesuai atas asas tersebut. Mulai dari perencanaan yang buruk, sistem tender yang salah hingga pengerjaan proyek yang melanggar hukum.

Indonesia sebagai salah pendiri IFBA (Internasional Federation Bar Assosiasion) melalui DPN-APPI (Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia) dan juga saat ini dipimpin oleh ketua DPN APPI menjadi pilot project Pengadaan barang dan jasa. Dengan semangat pembangunan infrastruktur Indonesia ini menjadi sangat penting untuk diawasi sistem pengadaannya dengan baik.

Saat ini hampir semua negara memiliki Pengacara Pengadaan. Ini diharapkan dapat menjaga legalitas pengerjaan proyek dan membantu pelaksana proyek untuk bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Dengan adanya Pengacara Pengadaan pekerja proyek bisa dengan aman dan nyaman melakukan semua proses pengerjaan.

Kehadiran DPN APPI sebagai Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan jasa Indonesia menjadi guide semua sistem pengadaan. Pengacara Pengadaan tidak hanya faham mengenai hukum beracara. Pengacara pengadaan adalah Pengacara yang ahli dalam bidang hukum, Kontrak, teknik, arsitektur, dan juga administrasi pemerintahan.

Pengacara Pengadaan yang tergabung dalam Asosiasi ini telah teruji dan terferivikasi secara internasional. Semua Pengacara Pengadaan harus diakui oleh IFPSM (Internasional Federation procurement Supply management) yang berkedudukan di Inggris.

Saat ini untuk Indonesia sudah ada 80 Pengacara Pengadaan dan 3 spesialis Pengadaan yang telah disertifikasi secara internasional. Kesemuanya telah tergabung dalam Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia. Meskipun baru satu tahun berjalan, DPN APPI sudah menjadi partner pemerintah Indonesia dalam sistem pengawasan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia. [*]


Penulis adalah: Sekjen Badan Komunikasi Internasional Dewan Pimpinan Nasional Assosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia.

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here