Sikapi Polemik UU Pemilu, PSIP Unsyiah dan P3KA Gelar Diskusi

Kliksatu.com, Banda Aceh – Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas syiah Kuala bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait UU Pemilu,dengan mengambil tema “Polemik UU Pemilu: Bolehkan Mengenyampingkan Kekhususan Aceh?”.

FGD yang dilaksanakan pada Jum’at (28/7) di aula Balai rapat Senat Universitas Syiah Kuala tersebut merupakan atas inisiasi Unsyiah sebagai wujud kontribusi pengabdian Universitas Syiah Kuala sebagai jantung hati rakyat Aceh dalam mengawal berbagai kebijakan nasional yang berdampak terhadap daerah Aceh, tegas Kepala Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah Kurniawan S, SH, LL.M.

Turut hadir sebagai Narasumber Kunci yaitu Iskandar Al Farlaki dari Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh selaku Ketua BANLEG DPRA, Ketua BAWASLU Aceh Dr. Muklir dan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Adapun perwakilan dari Pemerintah Aceh tidak mengutuskan narasumber pada FGD tersebut.

Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Syamsul Rizal dalam sambutannya menyampaikan, bahwa FGD ini diharapkan dapat menampung berbagai masukan dari para pengambil kebijakan yang ada di Aceh guna mencari solusi atas polemik UU Pemilu yang berdampak terhadap eksistensi UUPA. Selain itu, forum FGD ini kiranya dapat merumuskan beberapa langkah terbaik guna mengakhiri polemik tersebut.

Abdullah Saleh mengatakan, bahwa Pemerintah dalam rencana pembentukan UU Pemilu tidak berkonsultasi dengan DPR Aceh. Hal ini bertentangan dengan amanat UUPA.

Iskandar Al Farlaki utusan dari Komisi I DPRA mengatakan bahwa selama ini, hanya DPRA yang secara aktif jemput bola ke pusat untuk mengawal tentang keberadaan UUPA.

Menurut Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi bahwa dengan dibentuknya UU Pemilu yang merubah dan mencabut beberapa pasal dari UUPA merupakan sesuatu yang cacat formil dan karenanya batal demi hukum.

Ketua BAWASLU Aceh, Muklir menyebutkan bahwa dari sisi substansi bahwa pengaturan terkait Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu termasuk terkait adanya penyatuan lembaga pengawasan di Aceh merupakan sesuatu kemajuan. [*]


Editor: Yusri Razali

Tinggalkan Kami Pesan

Jadilah yang Pertama untuk Komentar!

Notify of
avatar
wpDiscuz