KNPI Aceh Utara Gelar Sosialisasi Perppu No. 2 Tahun 2017

KLIKSATU.COM, LHOKSEUMAWE – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Utara, menggelar kegiatan Seminar dan Sosialisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Acara tersebut diikuti oleh berbagai Ormas, OKP, unsur mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, Senin, (21/8/2017 di Aula Wisma Kuta Karang, Lhokseumawe, mulai pukul 09.00 -12.30 WIB, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, pimpinan Ormas dan OKP, sedangkan Bisma Yadhi Putra yang berlatar belakang seorang analis politik bertindak sebagai moderator.

Pasca pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, muncul reaksi penolakan di beberapa wilayah di Indonesia. Penolakan tersebut muncul dari kelompok-kelompok yang ingin mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Perppu Ormas perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi masyarakat dalam memahami Pancasila sebagai azas tunggal Ormas, untuk itu KNPI Aceh Utara memandang perlu mendiskusikan terkait penerbitan Perppu tersebut dengan semua elemen masyarakat.

Ketua KNPI Aceh Utara, H. Anwar Puteh, ME,  melalui Wakil Ketua Bidang Politik KNPI Aceh Utara, Darmadi Ridhwan, mengatakan, aturan apapun harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Perppu No. 2 tahun 2017 juga harus mengacu kepada UUD 1945. Dalam pandangan etis, Perppu Ormas menyampaikan pesan bahwa bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara, maka setiap pandangan dan sikap bernegara harus sesuai dengan pengamalan dan penghayatan Pancasila.

Lahirnya Perppu Ormas terdapat pandangan politis, timing lahirnya Perppu Ormas didasarkan pada peristiwa sebelumnya, namun apakah sejauh ini keadaan negara ini sudah genting sehingga lahirnya Perppu dianggap sebegitu penting. Stigma yang muncul menggiring opini untuk mendiskreditkan Islam. Perppu Ormas dianggap untuk melemahkan organisasi Islam, Perppu ormas dapat dijadikan alat kekuasaan negara untuk membatasi ruang gerak ormas”.

Namun demikian, KNPI Aceh Utara tetap sepakat bahwa Perppu Ormas tidak bertentangan dengan agama apapun. “Salah satu rekomendasi yaitu negara harus mensosialisasikan Perppu Ormas secara utuh. Negara harus hadir dalam memberikan keadilan hukum terhadap seluruh ormas yang ada di Indonesia,” ujarnya,

Ia berharap jangan ada stigma bahwa Perppu ini hanya memberangus ormas Islam dan harus bisa memberantas juga paham-paham komunis di Indonesia. Ini semua untuk meminimalisir pandangan bahwa negara hanya berlaku tidak adil terhadap ormas-ormas tertentu saja,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua NU Aceh Utara, Tgk. T. Zulfadli H. Ismail, mengatakan, Ormas Islam telah lahir sejak zaman Rasulullah. Di indonesia sebelum zaman kemerdekaan juga telah lahir ormas-ormas Islam. “Lahirnya Perppu Ormas menimbulkan pro dan kontra. Namun, dengan adanya Perppu tersebut tetap ada sisi positif, salah satunya, PKI tidak bisa berkembang di Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan lahirnya Perppu Ormas ini, PKI tidak bisa berkembang lagi di Indonesia. “Kami tetap menerima kehadiran Perppu Ormas karena Perppu ini tidak memberikan ruang terhadap berkembangnya ormas-ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Sosiologi Unimal, Dr. Nirzalin Armia M.Si, menyebutkan, telah terjadi perdebatan panjang terkait dikeluarkannya Perppu Ormas, namun perdebatan tersebut bukan untuk kemaslahatan umat tetapi lebih kepada kepentingan politik.

Dia menjelaskan, Perppu Ormas lahir sebagai pengganti UU tentang Ormas yang lebih lengkap karena proses pembubaran ormas dianggap terlalu lama dan panjang, maka peraturan itu dirubah pemerintah melalui Perppu, sehingga pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan.

Selanjutnya dia juga mengatakan, ormas yang dibubarkan juga dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. “Jadi sekarang logikanya dibalik, pembubaran dahulu, baru kemudian diproses oleh pengadilan, kalau dulu pembubaran harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Konteks kegentingan Perppu Ormas dilatarbelakangi oleh Pemilukada DKI yang dianggap menjadi ajang kontestasi ideologi, Islam vs Nasionalisme, mayoritas vs minoritas, pribumi vs imigran, wong cilik tergusur, dan lain sebagainya, serta menguatnya isu intoleransi, dan menguatnya isu Khilafah.

Pancasila merupakan sari pati dari nilai-nilai agama. Di Indonesia Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat, tidak ada satu sila pun dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama. “Adanya Perppu Ormas ini, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, tetapi kemudian isunya menjadi ramai karena telah dikemas untuk kepentingan politik pada pilpres 2019,” pungkasnya.

“Dari berbagai pandangan yang muncul dalam seminar yang dengan tema Urgensi Perppu No. 2 tahun 2017 dan Pancasila sebagai Azas Tunggal Ormas ini berkesimpulan, bahwa Perppu Ormas tidak mengancam keberadaan ormas di Indonesia yang berlandaskan Pancasila,” sebut Ketua Panitia penyelenggara, Iskandar Yunus, yang juga Wakil Ketua KNPI Aceh Utara bidang komunikasi dan informasi ini.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komitmen dalam menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan senantiasa berjuang untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Dikatakannya, kegiatan ini juga bertujuan untuk membuka kesadaran masyarakat, terkait pentingnya mendukung Pemerintah menerbitkan Perppu tentang ormas, guna mencegah semakin berkembangnya pengaruh kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. [*]

Tinggalkan Kami Pesan

Jadilah yang Pertama untuk Komentar!

Notify of
avatar
wpDiscuz