Aceh Memang Butuh Tim Khusus UUPA

Erlanda Juliansyah Putra

Kliksatu.com, Jakarta – Pengamat Politik Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra menyetujui pernyataan Muzakir Manaf (Mualem) yang mendorong Pemerintah Aceh untuk segera membentuk tim khusus UUPA dalam Rapat Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), Selasa (22/8) malam.

Menurut Erlanda, gagasan mualem itu harus segera ditindak lanjuti oleh para pemangku kebijakan di Aceh, terutama Pemerintah Aceh untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas memonitoring UUPA, baik yang berpotensi menggerus kekhususan aceh maupun yang sudah memiliki kelemahannya.

“selama  ini kan energy kita terkuras hanya untuk memperdebatkan hal esensial yang seharusnya dapat diantisipasi secara internal saja, tidak perlu kita gaduh dan saling menyalahkan seperti yang sudah terjadi selama ini, lihat saja selama ini persoalan UUPA ini selalu menjadi bahan yang senantiasa dipergunakan untuk diperdebatkan oleh sesama elit politik kita sendiri, padahal menurut saya elit politik di Aceh sudah cukup untuk mempertunjukkan aksi lempar simpatik dalam mempertahankan UUPA, UUPA itu serahkan saja kepada para tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah aceh selebihnya elit politik kita silahkan bersinergi dan focus untuk membangun Aceh.

Menurut Erlanda  bila sejak awal hal ini disadari oleh para stakeholder kita terutama elit politik kita tentu akan sangat baik bagi aceh. Coba saja kita flashback kebelakang selama 11 tahun UUPA itu menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan aceh, berapa banyak sudah pasal didalam UUPA yang diabaikan secara tidak langsung oleh pemerintah pusat selama ini, mulai dari peraturan turunan yang seharusnya itu turun dua tahun setelah UUPA itu disahkan, hingga ketentuan beberapa pasal yang jelas jelas diabaikan oleh pemerintah pusat,  itu membuktikan ada hal yang tidak sakti di UUPA kita selama ini.

“dari 10 PP yang menjadi turunan UUPA hanya 5 PP yang baru selesai selebihnya belum selesai sampai saat ini, belum lagi dengan pengabaian pasal pasal yang ada didalam UUPA kita selama ini yang semakin memperkuat alasan bahwa UUPA kita itu memang harus dimonitoring dan dievaluasi kembali, lihat saja pengabaian Pasal 74 UUPA terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada Aceh yang seharusnya diselesaikan ke Mahkamah Agung sebagaimana yang tertulis didalam UUPA diabaikan dan dialihkan ke Mahkamah Konstitusi dan  pengabaian Pasal 111 UUPA terkait dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas, badan dan kantor yang seharusnya menjadi domaiannya gubernur namun masih harus diabaikan pula oleh pemerintah pusat kita selama ini, contohnya seperti pengangkatan Kepala Badan Registrasi Kependudukan Aceh oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu yang secara tidak langsung mengabaikan ketentuan pasal 111, dan pengabaian pasal 8 ayat (2) UUPA yang mengatur tentang perihal konsultasi dan pertimbangan DPRA terkait dengan perubahan yang terdapat didalam UUPA  yang diabaikan oleh para pebentuk undang-undang dan berujung pada dicabutnya ketentuan yang terdapat didalam pasal 57 dan pasal 60 UUPA oleh pembentuk undang-undang melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang sectoral selama ini.

Untuk itu menurut saya sudah tepat kiranya, kita membentuk tim khusus ini, selain untuk memonitoring UUPA tim ini kan bisa juga nantinya mengevaluasi kelemahan UUPA kita sehingga dapat menjadi rujukan ke pemerintah aceh kedepannya ,sehingga nantinya  kita tau apa saja yang harus diantisipasi oleh pemerintah aceh kedepannya.

Idealnya menurut saya tim khusus yang bertugas memonitoring UUPA ini harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan mewakili kepentingan masyarakat aceh, bila perlu libatkan perwakilan DPRA, Forbes, Pemerintah Aceh, Akademisi, Ulama, para politisi yang pernah terlibat dalam pembahasan UUPA dan Elemen Sipil didalamnya sehingga nantinya UUPA ini dapat terjaga dengan baik. Ujarnya. [*]

Tinggalkan Kami Pesan

Jadilah yang Pertama untuk Komentar!

Notify of
avatar
wpDiscuz