Terkait Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas, Ini Kata Pengamat

KLIKSATU.COM, BANDA ACEH – Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang juga Ketua Laboratorium Klinis Hukum Fak. Hukum Univ. Syiah Kuala dan Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Univ. Syiah Kuala Kurniawan S, S.H, LL.M, menilai bahwa keberadaan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang menganut Prinsip Hukum Contrario Actus (lihat konsiderans Menimbang huruf e) adalah telah membawa penyelenggara negara semakin jauh dari corak prinsip negara hukum (rechtstaat)” dan semakin mendekat ke corak “Negara berdasarkan kekuasaan (Machstaat)”.

Padahal Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara sekaligus sebagai Hukum Dasar(Grond Wet / Staatsfundamental Noormen) mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maknanya bahwa Hukumlah yg berdaulat sekaligus sebagai penuntun dan pedoman dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa.

Hal tersebut disampaikan pada saat menjadi Narasumber pada kegiatan Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh BADKO HMI Aceh pada selasa siang (22/8/2017) di 3 in 1 Coffee, Banda Aceh.

Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Univiversitas Syiah Kuala itu mengatakan bahwa prinsip Hukum Contrarius Actus (Prinsip Hukum yang mengajarkan bahwa pejabat Tata Usaha Negara/penyelenggara negara yg telah mengeluarkan suatu keputusan (termasuk menetapkan status badan hukum suatu Ormas) dapat mencabut secara sepihak keputusan status suatu badan hukum suatu Ormas tersebut dgn mengabaikan prinsip pembuktian di pengadilan).

Keberadaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas lanjut Kurniawan pada hakikatnya dapat dijadikan sebagai instrument hukum oleh Pemerintah saat ini untuk membubarkan Ormas yang diduga bertentangan, menganut dan menyebarkan paham Marxisme, lenisme dan/atau yg bertentangan dgn Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tanpa dikeluarkannya Perpu.

Hanya saja memang, UU tersebut mengamanatkan bahwa mekanisme pembubaran terhadap suatu Ormas yg diduga tersebut disyaratkan pembuktian melalui suatu badan peradilan. Bahkan dalam hal penghentian sementara suatu Ormas oleh Pemerintah disyaratkan adanya rekomendasi dari MA. Sementara untuk melalukan penghentian sementara oleh Pemerintah daerah disyaratkan adanya pertimbangan DPRD, Kapolda dan Kejaksaan Tinggi setempat. Hanya saja kelihatannya, Pemerintah saat ini tidak sabar mengikuti proses hukum dgn melibatkan badan peradilan tertentu serta lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana yg diamanatkan dalam Pasal 68 – 80 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka dikeluarkanlah Perpu tersebut dgn menggunakan prinsip Hukum “Contrarius Actus”.

Penerapan Asas/prinsip hukum Contrario Actus dalam Perpu tersebut menurut saya adalah suatu kekeliruan karena semakin menjaukan penyelenggara negara ini dari corak “Negara Hukum (Rechtstaat)”.

Meskipun menetapkan Perpu merupakan kewenangan Konstitusional yang diberikan kepada Presiden sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (staatsnoodrecht atau Noodveroordeningrecht), Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang /Perpu, namun Perpu tersebut secara Konstitusional disyaratkan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya sebagaimananyang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bilamana tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Jadi, nasib keberlanjutan Perppu tersebut sangat ditentukan oleh persetujuan parlemen (DPR RI) dalam persidangan berikutnya. [*]

Tinggalkan Kami Pesan

Jadilah yang Pertama untuk Komentar!

Notify of
avatar
wpDiscuz