Yayasan Geutanyoe Minta Pemerintah Mnyanmar Membuka Akses Bantuan untuk Pengungsi Rohingya

Liliane Fan, Direktur Internasional YG dengan Pengungsi Rohingya

KLIKSATU.COM | BANDA ACEH – Yayasan Geutanyoe menyatakan keprihatinan terhadap jatuhnya korban warga sipil pasca terjadinya krisis dan meningkatnya tindak kekerasan antara militer myanmar dengan Tentara Pembebasan Arakhan Rohingya (ARSA) sejak beberapa hari yang lalu.

Belasan ribu warga sipil rohingya telah mengungsi paska serangan balasan yang dilakukan militer myanmar.

Dalam rilis yang dikirim ke redaksi kliksatu.com, Direktur Internasional Yayasan Geutanyoe, Liliane Fan, mengharapkan Pemerintah Myanmar mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian masalah Rohingya.

“Sudah seharusnya pemerintah Myanmar tunduk dan patuh pada konvensi jenewa yang pernah mereka tanda tangani pada tahun 1994 agar warga sipil tidak jatuh menjadi korban kekerasan bersenjata.

Pengabaian terhadap itu berarti pemerintah Myanmar melakukan pelecehan terhadap Konvensi Jenewa” ujarnya.

Kemudian Liliane Juga mengungkapkan kecamannya terhadap Pernyataan pemerintah Myanmar beberapa waktu lalu karena pernah mngatakan bahwa PBB dan NGO mendukung “terrorist”.

“Ini merupakan bentuk pengalihan isu dan mencari legitimasi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan militer myanmar dan menghalangi keterlibatan dunia internasional dalam penyelesaian krisis kemanusian di Myanmar” lanjut liliane.

Yayasan Geutnyoe juga mengharapkan jatuhnya korban sipil dapat diminimalisir, dengan memberikan perlindungan terhadap warga sipil terutama perempuan dan anak anak.

Militer Mnyanmar tidak boleh memprovokasi warga sipil untuk ikut terlibat dalam konflik bersenjata maupun konflik antar warga sipil yang diantaranya pihak sipil didukung oleh militer mnyanmar.

Kemudian Masyarakat yang mengungsi akibat operasi militer dan pembakaran rumah harus segera mendapatkan bantuan, baik bantuan pangan, kesehatan, dan bantuan tempat tinggal sementara.

Sementara itu Pemerintah Mnyanmar segera menghentikan operasi militer dan mencari solusi politik dengan mengakui rohingya sebagai Warga Negara supaya situasi keamanan di Rakhine state segera pulih.

“Pemerintah Myanmar juga perlu membuka akses bantuan untuk warga sipil agar mudah di monitor dan tepat sasaran, penyelewengan bantuan seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Myanmar bisa dihindari, akses ini harus dibuka selebar lebarnya, tidak hanya untuk lembaga Internasional seperti lembaga PBB tetapi juga terhadap NGO kemanusiaan yang lain.” Tutup Liliane. [*]

 

Tinggalkan Kami Pesan

Jadilah yang Pertama untuk Komentar!

Notify of
avatar
wpDiscuz