Terkait Krisis di Arakhan State Yayasan Geutanyoe Minta Pemerintah Mnyanmar Tidak Lecehkan Konvensi Jenewa

KLIKSATU.COM | BANDA ACEH – Yayasan Geutanyoe menyatakan keprihatinan terhadap jatuhnya korban warga sipil pasca terjadinya krisis dan meningkatnya tindak kekerasan antara militer myanmar dengan Tentara Pembebasan Arakhan Rohingya (ARSA) sejak beberapa hari yang lalu. Belasan ribu warga sipil rohingya telah mengungsi paska serangan balasan yang dilakukan militer myanmar.

Liliane Fan, Direktur Internasional Yayasan Geutanyoe, mengharapkan Pemerintah Myanmar mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian masalah Rohingya. “Sudah seharusnya pemerintah myanmar tunduk dan patuh pada konvensi jenewa yang pernah mereka tanda tangani pada tahun 1994 agar warga sipil tidak jatuh menjadi korban kekerasan bersenjata. Mereka harus menhormati konvensi jenewa. Pengabaian terhadap itu berarti pemerintah Myanmar melakukan pelecehan terhadap Konvensi Jenewa” ujarnya.

Yayasan Geutnyoe juga mengharapkan jatuhnya korban sipil dapat diminimalisir, dengan memberikan perlindungan terhadap warga sipil terutama perempuan dan anak anak. Militer mnyanmar tidak boleh memprovokasi warga sipil untuk ikut terlibat dalam konflik bersenjata maupun konflik antar warga sipil yang diantaranya pihak sipil didukung oleh militer mnyanmar.

Kemudian Masyarakat yang mengungsi akibat operasi militer dan pembakaran rumah harus segera mendapatkan bantuan, baik bantuan pangan, kesehatan, dan bantuan tempat tinggal sementara. Kemudian pemerintah mnyanmar segera menghentikan operasi militer dan mencari solusi politik dengan mengakui rohingya sebagai Warga Negara supaya situasi keamanan di Rakhine state segera pulih.

“Pemerintah myanmar juga perlu membuka akses bantuan untuk warga sipil agar mudah di monitor dan tepat sasaran. penyelewengan bantuan seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Myanmar bisa dihindari. Akses ini harus dibuka selebar lebarnya, tidak hanya untuk lembaga internasional seperti lembaga PBB tetapi juga terhadap NGO kemanusiaan yang lain.”

Yang paling penting adalah Proses Peace Building harus segera dilakukan, agar konflik bersenjata yang lebih besar bisa dihindari. Tindak kekerasan yang dilakukan secara terus menerus seperti penyiksaan, pengusiran paksa, penangkapan massal, dan penahanan secara sewenang-wenang justru akan berdampak pada konflik bersenjata yang lebih besar.

Pemerintah myanmar juga perlu membuka akses bantuan untuk warga sipil agar mudah di monitor dan tepat sasaran. penyelewengan bantuan seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Myanmar bisa dihindari. Akses ini harus dibuka selebar lebarnya, tidak hanya untuk lembaga internasional seperti lembaga PBB tetapi juga terhadap NGO kemanusiaan yang lain sebagai bukti keseriusan pemerintah mnyanmar mewujudkan perdamaian di Arakan State.

Yayasan Geutanyoe meminta ASEAN harus memberikan pressure kepada Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk operasi militer dan tindak kekerasan karena dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas politik di regional ASEAN serta meminta Pemerintah Myanmar mengizinkan dilakukannya investigasi independent terkait dengan tuduhan kejahatan kemanusian yang dilakukan oleh militer Myanmar. [*]

Tinggalkan Kami Pesan

Jadilah yang Pertama untuk Komentar!

Notify of
avatar
wpDiscuz