JAKARTA-Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah diminta dihentikan. Hal ini karena dinilai sudah tidak efektif untuk menekan angka penyebaran virus korona baru (Covid-19).
“Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa,” kata Anggota DPR RI Dedi Mulyadi, dalam sambungan telepon dari Karawang, Minggu (10/5) dilansir dari ANTARA.
Dedi menjelaskan, melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.
Baca Juga:Selain Terompet dan Dentuman, Suara Aneh Juga Pernah Landa BumiTrending Twitter, Suara Dentuman 11 April di Jabodetabek dan 11 Mei di Jateng
Lebih lanjut, dengan karantina komunal itu, setiap pengurus RW menutup sendiri daerahnya masing-masing, sehingga saat ada orang yang masuk ke kampungnya diperiksa terlebih dahulu.
Menurut dia, masyarakat desa dikenal mandiri dan mereka bisa menjaga kampungnya sendiri, membangun jalan sendiri, membangun pos ronda sendiri, dan bahkan bisa membuat sistem sendiri. Konsep karantina komunal tersebut kini tengah dilaksanakan di Purwakarta.
Dedi menyatakan kalau karantina komunal itu bisa jauh lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang kini diterapkan, di sejumlah kabupaten/kota di tanah air.
Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan, PSBB kini sudah tidak efektif karena beberapa hal di antaranya ada kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.
Pelonggaran transportasi membuat interaksi orang semakin tinggi dan banyak. Sementara PSBB bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterakasi, baik antar-individu maupun antar-wilayah.
Tetapi lalu lintas mobil tetap bisa lolos pos pemeriksaan di tengah PSBB. Penjagaan ketat hanya dilakukan pada jam-jam tertentu.
Ia juga menyampaikan kalau PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi. Kondisi itu membuat masyarakat bingung.
Baca Juga:Para Astronom Perlihatkan Citra Baru Badai Jupiter Terjelas yang pernah diambil dari BumiTegang Sama China, Trump Relokasi Pabrik ke Indonesia
“Sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan PSBB terlalu lama,” kata Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengatakan, kebijakan PSBB tidak sepenuhnya ditaati masyarakat. Seperti satu toko buka, tetapi toko lain tutup. Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia.