JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk melakukan evaluasi terhadap seleksi Program Organisasi Penggerak (POP). Di mana akan ada tiga objektif dalam proses evaluasi tersebut.
Pertama adalah verifikasi serta transparansi seleksi. Kedua adalah organisasi yang lulus punya integritas dan kredibilitas, terakhir untuk memastikan efektivitas program dapat berjalan di tengah pandemi.
Menanggapi itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji pun menilai bahwa perkataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Nadiem. Di mana dia menyebutkan agar organisasi terpilih tidak khawatir, karena mereka akan tetap dapat menjalankan program.
Baca Juga:KAM: Nadiem Kelola Pendidikan seperti Perusahaan OnlineAdian Napitupulu Sebut Ahok Hanya Titipan di Pertamina
Dari pernyataan itu, kata dia mengindikasikan bahwa para organisasi yang terpilih tersebut akan tetap aman, meskipun dilakukan evaluasi.
“Langkahnya semakin blunder, kalau ini mau dievaluasi, hasil apa yang mau dicapai, kan aneh nih mau di evaluasi tapi yang sudah ditentukan nggak perlu khawatir, jalan terus, jadi yang di evaluasi itu apa?,” kata dia yang menunjukkan kebingungannya atas perkataan Nadiem ketika dihubungi JawaPos.com, Sabtu (25/7).
Dia pun menjelaskan, untuk objektif nomor satu dan dua, apabila ada evaluasi verifikasi di lapangan dan memastikan kredibilitas organisasi tersebut, tentunya akan ada yang gugur dalam program tersebut. Berbeda dengan perkataannya yang sebelumnya.
“Kalau di evaluasi secara seleksi dan integritas, berarti akan ada yang dibatalkan. Mau menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru, ini kan cara berpikir bukan orang startup banget kan. Bisa jadi akhirnya daripada polemik, 153 itu mundur semua. Nah, itu kan lebih kacau lagi,” terang dia.
Kemudian, untuk objektif ketiga mengenai pengecekan ulang efektivitas program yang dilaksanakan selama pandemi. Menurutnya, ini bukan penyelesaian masalah, malah menambah masalah baru.
Maka dari itu, dia memberikan masukan agar Kemendikbud sendiri mengarahkan sendiri bagaimana proses pelatihan secara daring kepada para guru.
“Pimpinlah Kemendikbud untuk mengarahkan, lebih baik pelatihannya begini (contoh) untuk menghadapi PJJ (pembelajaran jarak jauh) daring, jadi tetap terlaksana di lead (pimpin) sama Kemendikbud, itu kena (bisa terlaksana). Pemerintah jadi menggunakan roda organisasi untuk lebih cepat menyampaikan informasi bagaimana melaksanakan PJJ daring, harusnya kesana, tapi ini makin blunder,” pungkas Indra.