JAKARTA-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membeberkan plus minus kultur investor Jepang dan Tiongkok saat berinvestasi di Indonesia. Bahlil mengungkapkan, investor Jepang sangat teliti, cermat, dan hati-hati dalam memulai proyek, apalagi proyek-proyek berskala besar.
“Mereka punya asas kehati-hatian yang tinggi sekali. Mereka kan sudah sangat berpengalaman menanamkan modalnya di Indonesia,” tutur Bahlil dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Rabu (30/12/2020).
Karena ketelitian dan kehati-hatiannya itu, menurut Bahlil, ada kesan investor Jepang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengeksekusi sebuah proyek.
Baca Juga:Inilah Pemenang Proyek Pelabuhan Patimban Rp 64,3 TriliunSambut 2021, Ini Pernyataan Lengkap Jokowi Yakin Indonesia Atasi Pandemi
“Padahal sebenarnya Jepang ini awalnya saja yang harus berdiskusi panjang. Jadi, harus menyiapkan kajian panjang, siapkan A,B,C,D. Itu yang saya rasakan di BKPM,” ujar dia.
Begitu seluruh perizinan selesai, kata Bahlil, investor Jepang akan langsung “berlari kencang” alias merealisasikan proyeknya secara cepat, lancar, dan tepat waktu.
“Kalau perizinan sudah selesai, yang ribet-ribet selesai, mereka langsung jalan,” ucap Bahlil Lahadalia. Kultur tersebut, kata Bahlil, berbeda dengan investor Tiongkok.
“Kalau investor Tiongkok punya ini barang, di depan gampang, tapi di belakang kadang-kadang bikin kita pusing sendiri. Jadi, kebalikannya,” ujar dia. Meski demikian, bukan berarti investor Tiongkok memiliki kultur yang buruk.
“Bukan berarti nggak bagus. Bagus aja, contohnya saat membangun tambang. Kalau menunggu hingga semua izin dan tetek-bengeknya selesai, sampai ayam tumbuh gigi pun itu tambang nggak akan selesai. Nggak bakal selesai-selesai itu smelter,” papar dia.
Dimonopoli Satu Negara Bahlil Lahadalia menjelaskan, kultur investor Jepang dan Tiongkok memiliki plus minus masing-masing, tinggal bagaimana pemerintah Indonesia atau investor domestik yang bermitra dengan mereka menyiasatinya.
“Dua-duanya kita bentrokkan, tinggal kita adu aja,” tandas dia.
Kepala BKPM menegaskan, dalam urusan investasi, Indonesia tidak boleh dikuasai atau bergantung pada satu negara.
Baca Juga:Tahapan Vaksinasi, Kelompok Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 Dapat SMS Dari KemenkesKomisi VI DPR Ungkap Mantan Menkes Pernah Tolak Teken Kontrak Pembelian Vaksin Covid-19
“Bagi saya, negara ini tidak boleh dikuasai atau dimonopoli oleh satu negara dalam hal investasi. Kita kasih saja ruang yang sama, silakan memanfaatkan ruang itu dalam kerangka aturan yang baik dan benar,” tandas dia.