PURWAKARTA – Pemerintah terus bergerak memastikan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar hadir dan berdampak nyata di tengah masyarakat.
Lewat kolaborasi antara DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN), program ini mulai menyentuh berbagai daerah, salah satunya Purwakarta yang menjadi tuan rumah sosialisasi MBG pada Senin, 26 Mei 2025.
Bertempat di GOR Salammulya, kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 300 warga. Sejak pukul 08.00 WIB, antusiasme masyarakat terlihat jelas, mencerminkan harapan besar terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar: kecukupan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil.
Baca Juga:Diperiode Kedua Kepemimpinannya Nina Agustina Janji Tuntaskan Persoalan Rakyat IndramayuBupati Indramayu Hadiri Rakernas V PDI Perjuangan
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Kepala BGN Fatimah Zahra dan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Dewi Arianti Putri, yang menyampaikan teknis pelaksanaan program dan pentingnya pengawasan mutu gizi di setiap tahapnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadianna, menjadi salah satu tokoh kunci dalam kegiatan ini. Teh Celli—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program makan gratis. Ini adalah investasi jangka panjang menuju generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh.
“Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kerja sama semua pihak, dari pemerintah pusat hingga komunitas akar rumput. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini berjalan optimal,”tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan kolektif dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Program MBG bukan hanya memberi makan, tetapi juga menjadi alat untuk mempererat hubungan antara warga dan pemerintah, membangun kepercayaan serta membuka ruang partisipasi aktif masyarakat,”ucapnya.
Dijelaskan Dia, program MBG dirancang untuk menjangkau 4,7 juta anak dan ibu hamil menyusui di seluruh Indonesia.
“Bukan hanya sebagai intervensi gizi, program ini juga menjadi pemicu pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah menargetkan penciptaan 230 ribu lapangan kerja baru melalui pendirian dapur umum di berbagai wilayah. Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), didampingi ahli gizi dan akuntan. Tim ini bertugas memastikan kelayakan makanan, efisiensi distribusi, hingga tata kelola kebersihan dan limbah. Sebanyak 45 hingga 50 tenaga masak akan direkrut untuk setiap dapur, menjadikan program ini juga sebagai penggerak ekonomi mikro yang inklusif,”jelasnya.