Proses hukum terhadap terduga oknum aparat mudah diikuti oleh semua pihak karena institusi TNI-Polri sangat jelas. Identitas personel, kesatuannya jelas, komandonya jelas bahkan bila dilaksanakan persidangan, juga jelas mekanismenya.
Kapen Kogabwilhan III justru menanyakan, bagaimana proses dan mekanisme dengan pelaku KKSB yang telah melakukan serangkaian aksi keji dan penembakan terhadap aparat TNI-Polri, karena tidak jelas pelakunya, organisasinya dan lain-lain.
“Contohnya, sesaat setelah penembakan tim TGPF (9/10), KKSB mengaku bertanggungjawab sekaligus menolak keberadaan TGPF berikut hasilnya. Untuk itu, kita semua harus mendukung proses Pro Justitia yang akan dilakukan oleh pemerintah, demi keamanan di Papua,” pungkasnya. (*)