“Jangan mempertaruhkan citra pemerintah pada influencer. Influencer belum menjadi suatu profesi komunikasi publik, jadi baik siapa mereka, apa kompetensinya, bagaimana etika dan standar komunikasinya belum jelas,” imbuh Nyarwi.
Para pejabat publik menurutnya harus melihat masyarakat bukan sekadar sebagai objek propaganda dalam komunikasi yang bersifat top-down, tetapi melibatkan masyarakat untuk bersama-sama memikirkan isu-isu yang berkembang.
Alih-alih menggunakan influencer, pejabat publik menurutnya perlu berusaha mengadaptasi media-media baru sebagai sarana untuk membangun interaksi secara langsung dengan masyarakat.
Baca Juga:Ini Bedanya Influencer dengan BuzzerPangdam Jaya: Via Grup WhatsApp, Preman Luar DKI Dijanjikan Uang Demo Tolak UU Cipta Kerja
“Panggung politik tidak bisa disamakan dengan panggung hiburan. Di sini strategi komunikasi publik diperlukan untuk mencari model pengelolaan komunikasi dengan memanfaatkan platform-platform yang ada, tidak bisa sepenuhnya terjun bebas dengan mengimprovisasi pola-pola yang digunakan influencer,” paparnya.
Tren ini telah banyak dilakukan oleh politisi papan atas di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara Eropa, yang menyadari perlunya beradaptasi dengan media digital dan kemudian bertransformasi menjadi influencer terutama terkait isu-isu politik yang berkembang.
“Mereka sudah terbiasa memanfaatkan panggung komunikasi publik untuk bisa berinteraksi secara terbuka dengan masyarakat, bukan sekadar dibicarakan. Di Indonesia trennya politisi lebih suka dibicarakan daripada berbicara langsung kepada publik,” kata Nyarwi.
Strategi inilah yang menurutnya perlu dicontoh oleh pejabat publik di Indonesia. Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman tentang media digital atau keterbatasan waktu, para pejabat publik menurutnya dapat diberikan pelatihan khusus atau didukung oleh tim dalam menjalankan tugas komunikasi publik semacam ini. (rls)