Ad 970x250

Begini Cara Bikin SIKM DKI Jakarta

609266a757f78

BERITA-Warga Jakarta yang hendak bepergian ke luar kota wajib memiliki Surat Izin Keluar/Masuk Provinsi DKI Jakarta (SIKM), dalam masa periode larangan mudik 6-17 Mei 2021. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 569 tahun 2021.

Pengaturan SIKM di ibu kota mengacu pada Adendum SE Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 serta SE Permenhub Nomor 13 Tahun 2021.

SIKM ini hanya bisa diterbitkan untuk pelaku perjalanan dengan keperluan khusus seperti mengunjungi keluarga sakit, mengunjungi anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil atau bersalin, serta pendamping ibu atau hamil bersalin.

Berikut tata cara yang harus dilakukan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan SIKM

1. Pemohon melakukan login ke website jakevo.jakarta.go.id.

Bagi pemohon yang belum memiliki akun JakEVO, dapat melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri seperti nama lengkap dan alamat email. Selanjutnya, pemohon akan menerima pesan di email, yang didaftarkan untuk validasi akun atau pilih masuk dengan google.

2. Setelah tahap login atau pendaftaran berhasil, pemohon dapat memilih menu SIKM dan pilih jenis SIKM yang ingin diajukan.

Hanya ada 4 kriteria yang diperbolehkan mengajukan SIKM yakni, Kunjungan Keluarga Sakit, Kunjungan Duka Keluarga Meninggal Dunia, Ibu Hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan Kepentingan Persalinan (maksimal dua anggota keluarga sebagai pendamping).

Setelah memilih salah satu sesuai kepentingan pemohon, selanjutnya pemohon memilih lokasi tempat pengajuan, lokasi pengajuan sendiri merupakan lokasi kelurahan sesuai domisili KTP pemohon.

– Persyaratan yang harus diunggah untuk Kunjungan Keluarga Sakit antara lain: Foto Berwarna 4×6; Scan KTP/KITAP/KITAS Pemohon; Surat Keterangan Sakit bagi keluarga yang dikunjungi dari Fasilitas Kesehatan setempat; Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 dari pemohon yang menyatakan hubungan kekerabatan dengan keluarga yang dikunjungi.

– Persyaratan SIKM untuk Kunjungan Duka Anggota Keluarga Meninggal Dunia, antara lain: Foto Berwarna 4×6; Scan KTP/KITAP/KITAS Pemohon; Surat Keterangan Kematian bagi keluarga yang dikunjungi; Surat pernyataan bermaterai Rp.10.000 dari pemohon yang menyatakan hubungan kekerabatan dengan keluarga yang akan dikunjungi.

– Persyaratan SIKM untuk Ibu Hamil antara lain: Foto Berwarna 4×6 untuk foto pendamping diunggah pada kolom formulir yang telah disediakan; Scan KTP/KITAP/KITAS Pemohon; Surat Keterangan Kehamilan dan persetujuan dokter kandungan di Fasilitas Kesehatan Setempat; Surat pernyataan bermaterai Rp.10.000 dari pemohon yang menyatakan sedang hamil dan didampingi oleh seorang anggota keluarga untuk berpergian ke daerah tujuan, Scan KTP/KITAP/KITAS Pendamping (hanya satu orang anggota keluarga).

– Persyaratan SIKM untuk Kepentingan Persalinan antara lain: Foto Berwarna 4×6; Scan KTP/KITAP/KITAS Pemohon; Surat Keterangan Kehamilan dan persetujuan dokter kandungan di Fasilitas Kesehatan Setempat; Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 dari pemohon yang menyatakan akan melakukan persalinan di daerah tujuan; Scan KTP/KITAP/KITAS Pendamping 1 dan Pendamping 2

3. Setelah pemohon mengajukan perizinan SIKM, petugas Dinas PM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan akan melakukan verifikasi berkas atau penelitian administrasi dan penelitian teknis permohonan SIKM.

Jika berkas telah diisi dengan lengkap dan benar, sesuai prosedur dan termasuk dalam kategori yang bisa mendapatkan SIKM, maka Kepala Unit Pengelola PM dan PTSP Kelurahan akan menyetujui permohonan.

Kemudian lurah, sebagai Ketua Satgas Penangangan COVID-19 wilayah, akan menandatangani SK Perizinan SIKM secara daring. Selanjutnya, SIKM akan dikirimkan secara daring ke email pemohon, atau dapat diunduh melalui akun JakEVO pemohon.

4. SIKM dilengkapi dengan QR Code dan Tanda Tangan Elektronik yang dapat digunakan sebagai otentifikasi perizinan SIKM bagi petugas, anggota TNI/Polri dan Pemerintah Daerah di lapangan.

Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan sertifikasi elektronik (Certification Authority) terhadap output izin dan non-izin guna memastikan pertukaran informasi yang efisien dan aman. (*)