Ketiga, spekulasi beredar bahwa pertemuan Presiden dengan Pimpinan TNI-AL dan TNI-AU antara lain menyinggung juga soal pengangkatan Wakil Panglima TNI. Tapi, ketika Jubir Presiden ditanya pers mengenai hal ini, ia menjawab cepat: “Terkait dengan wakil panglima, tidak ada pembahasan.” Toh, penetapan wakil panglima TNI memang tengah diproses. “Tadi kami mengadakan pertemuan dengan Pratikno sebagai Mensesneg, beliau mengatakan sedang diproses pemerintah,” kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11).
Keempat, jadi apa materi yang dibahas Presiden dengan pimpinan ketiga Angkatan?
Yang disampaikan Presiden tentang konsensus kebangsaan agar [AD, AL dan AU] memegang teguh konsensus kebangsaan, “yakni Pancasila, UUD 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membela Merah Putih,” jawab Fadjroel.
Baca Juga:Kopilot Wings Air Gantung Diri, Begini Reaksi Lion Air GroupPakai Narkoba, Kapolsek Kebayoran Baru Dicopot
Pernyataan ini, lagi-lagi, membingungkan dan terkesan mengada-ada. Kenapa pimpinan AD, AL dan AU, khususnya Kepala Staf Angkatan, perlu diingatkan lagi mengenai konsensus nasional? Apakah Presiden masih ragu? Bukankah setiap prajurit TNI sejak masa pendidikan digembleng betul-betul untuk berjiwa Pancasila, NKRI dan Merah Putih? “Prajurit sejati selalu siap mati demi mempertahankan Pancasila, NKRI dan kedaulatan negara !” begitu yang ulang-ulang ditandaskan Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan 2014-2019. Atau Jokowi mulai goyah dengan kesetiaan TNI pada Pancasila, NKRI dan Merah Putih karena belakangan ini terungkap dugaan keterlibatan sejumlah oknum purnawirawan dalam tindak radikalisme?
Memang kecuali soal konsensus kebangsaan, Presiden dalam pertemuan dengan Pimpinan TNI-AL dan TNI-AU juga meminta agar TNI dan Polri ikut menjaga agenda besar pembangunan yang menjadi program pemerintah, yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia, penyelesaian pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. Masalah ini, sesungguhnya, domain aparat hukum, khususnya Polri….. Yang mengawasi program kerja pemerintah adalah instansi pemerintah sendiri bersama parlemen. Instansi penegak hukum, khususnya Polri, memegang peran sentral dalam pengawasan pembangunan, BUKAN TNI.
Kelima, pointes ini yang mungkin paling membingungkan pengamat. Jika yang hadir dari unsur pimpinan TNI-AL dan TNI-AU dalam pertemuan dengan Presiden tanggal 18 Nopember 2019 cukup banyak – Kepala Staf dan segenap jajaran intinya; pertemuan Presiden dengan TNI-AD, kabarnya, hanya diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat.