Meski jelas survei ini mengangkat persepsi publik, namun survei ini tidak mendalami darimana asal persepsi publik itu terbentuk. “Tidak, mas,” kata Muslimin menjawab pertanyaan kami soal adakah pemberitaan atau hal lain yang mendasari persepsi itu?
Muslimin juga menjelaskan tidak semua orang yang memilih PDIP percaya partai itu benar-benar bersih dari korupsi. “Sebenarnya dari 22 persen pemilh PDIP ternyata juga tidak sepenuhnya mereka menilai partai ini paling bersih karena angkanya hanya 15 persenan.”
Survei ini dilakukan Puspoll Indonesia lewat wawancara tatap muka yang dilangsungkan 20-29 April 2021. Sampel berjumlah 1.600 dipilih dan acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat.
Baca Juga:Duduk Perkara di Balik Kehebohan SMS Blast Gempa M 8,5 dan Peringatan Dini TsunamiBeredar Rekaman Suara Diduga Milik Gibran Memarahi Penghinanya
Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara acak sebesar 20 persen dari total sampel. Puspoll Indonesia menyebut tak ditemukan kesalahan berarti dalam tahap quality control.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengatakan pada dasarnya survei adalah metode riset yang penting untuk melihat respons atau penilaian atau tanggapan publik terhadap suatu hal.
Dalam politik, survei dapat digunakan untuk memetakan pandangan publik terhadap elektabilitas kandidat, posisi partai politik hingga memantau pandangan publik terhadap kinerja pemerintah.
Hasil survei dapat digunakan untuk mengimprovisasi kelembagaan, baik bagi partai politik ataupun lembaga negara. “Berbasis hasil survei, maka bisa dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas atau kerja demokrasi dan institusi demokrasi,” kata Puput –sapaannya– kepada VOI, Selasa, 25 Mei.
Dalam praktiknya, survei bisa dimanfaatkan pula untuk kepentingan politik praktis. Ada metodologi ketat yang harus dipenuhi para penyelenggara survei untuk memastikan survei mendapatkan hasil yang benar dan tidak bias.
“Namun survei tentunya tak juga mudah dilakukan karena berbiaya tinggi dan memiliki aturan metodologi yang ketat. Misalnya tentang pemilihan sampel, bentuk pertanyaan yang netral dan jelas, dan lain-lain. Syarat metodologi ini menjadi elemen yang sangat penting untuk menjamin surveinya benar dan tak bias.”
“Jangan sampai survei politik kemudian hanya digunakan untuk membentuk opini publik karena justru akan menjerumuskan publik dan menjadikan survei tidak lagi sesuai dengan tujuan awalnya membangun pengetahuan dan secara spesifik dalam konteks politik untuk menguatkan demokrasi dan institusinya,” kata Puput.