“Selalu ada data pertanian dan data mafia. Aku sampaikan apa adanya,” kata dia saat serah terima jabatan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (25/10).
Dia mengatakan, data yang diambil oleh BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional telah menggunakan sampel yang salah. Bahkan menurut dia, tingkat kesalahannya mencapai 92%.
Meski begitu, data yang salah tersebut tetap disahkan oleh berbagai lembaga seperti BPS, BIG, BPN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Baca Juga:Kambing SemokICW Soroti Penunjukan Tito Karnavian Jadi Mendagri, Singgung Kasus Novel Baswedan dan Buku Merah
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan fokus menyelesaikan masalah data pertanian dalam 100 hari pertama. Menurut dia, data pertanian yang jelas diperlukan untuk mengetahui kondisi sektor tersebut pada setiap daerah.
“Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yang harus disepakati oleh semuanya. Tidak boleh kementerian lain punya data pertanian,” kata dia. (*)