Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer AS ke unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia tanpa hukuman, mengutuk keputusan pemerintahan Trump dan mengatakan Prabowo “tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini.”
“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden dan Menteri Luar Negeri sekali lagi telah menunjukkan bahwa bagi mereka hukum dan ketertiban adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan,” kata Leahy kepada Reuters.
Prabowo mendaftar di militer pada usia 19 tahun dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat. Ia memimpin Tim Mawar yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan penggulingan Soeharto. Tiga belas aktivis sejak saat itu masih hilang.
Baca Juga:Ketika Prancis Lawan Portugal, Kylian Mbappe Bertemu Cristiano RonaldoBrasil Mampu Atasi Perlawanan Peru
Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat.
Tetap saja, dia telah menjadi pemain politik yang berpengaruh, yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden dan bisa kembali mencalonkan diri pada tahun-tahun mendatang.
AS diperkirakan akan kembali memperingatkan Jakarta tentang pembelian senjata besar-besaran dari Moskow. Peringatan tersebut seringkali disuarakan AS kepada mitranya di seluruh dunia karena membeli jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS di bawah Undang-Undang Penentang Amerika Melalui Sanksi AS (CAATSA), kata para ahli.
“Kami meningkatkan risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan Kementerian Pertahanan,” kata pejabat AS itu.
Kementerian Pertahanan Indonesia menolak berkomentar tentang kunjungan Prabowo ke AS. Namun, seorang pejabat pemerintah Indonesia mengatakan melalui kunjungan itu, Indonesia ingin membuka “peta jalan” untuk mendapatkan jet tempur F35.
“Tetapi jujur kami tidak berharap banyak,” kata pejabat Indonesia yang berbicara dengan syarat anonim. (*)