Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terlalu tinggi, karena dirasa akan mendapat bantuan dari pemerintah ternyata mereka tidak mendapatkannya. “Ini yang bikin kisruh,” tukas Yandri.
Lantas bagaimana solusinya? Pemerintah, kata politikus kelahiran Bangkulu ini, harus memperbaiki pola komunikasinya dengan rakyat. Soal bansos, harus dijelaskan siapa saja yang mendapatkan berikut datanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Kan ada syaratnya, yang sudah dapat PKH tidak dapat lagi BLT dari Kemensos. Yang dapat BLT Kemensos tidak dapat lagi BLT Desa. Nah kalau itu terarah, terukur, kemudian koordinasinya bagus. Artinya saya kira bantuan itu akan merata. Jadi paling ujung BLT Desa yang menyisir mereka yang belum dapat,” jelas Yandri.
Baca Juga:Soal Penyaluran Bansos, Jokowi: Tanya ke RT, RW dan Kepala DesaPandemi di Mata MUI: Melarang Orang Berkumpul ke Masjid tapi Bandara dan Pusat Perbelanjaan Dibuka
Namun faktanya tidak begitu. Ada yang satu desa cuma dapat berapa orang saja. Kemudian datanya tidak klop, karena yang berhak menerima tidak dapat, yang tidak berhak justru diberi bantuan. Di sinilah diperlukan dukungan dan koordinasi Dinas Sosial.
“Saya kira mensos sudah pontang panting, sudah top kerjanya. Tetapi kan dia sendiri, kalau tidak disokong oleh kepala daerah dengan data yang benar, tidak ada koordinasi dengan kepala desa, kesemrawutan penyaluran bansos ini pesimistis akan bisa diakhiri. Artinya sulit tepat waktu, tepat sasaran dan bisa tercapai dengan baik,” tandas Yandri. (jpnn)