Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewa Broto mengakui pemerintah belum tentu sanggup bila harus menggantikan peran PB Djarum klub asal Kudus dalam merekrut calon atlet-atlet bulutangkis berkualitas. Apalagi anggaran yang digelontorkan pihak Kemenpora sudah ada pos masing-masing.
“Kalau audisi PB Djarum ini sifatnya masif dan menelan biaya besar. Jadi kalau disuruh gantikan apa yang dilakukan Djarum, anggarannya Kempora tentunya tidak cukup. Pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih luas yakni harus bisa membina cabang-cabang olahraga secara adil, tak hanya berfokus pada salah satunya,” ucap dia.
Oleh karena itu, dalam proses pencarian bibit-bibit atlet berbakat, pemerintah dalam hal ini Kempora, disebutnya memang sangat membutuhkan kolaborasi dari pihak-pihak lain, termasuk swasta. Ia mencontohkan Kempora memiliki wadah pembinaan atlet muda sendiri dengan nama Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Namun, bentuk PPLP sendiri tak terkonsentrasi pada salah satu cabang olahraga, melainkan umum.
Baca Juga:Beredar Isu Meninggal, Aspri BJ Habibie: HoaxSelasa Dini Hari, Beredar Isu BJ Habibie Meninggal
Hal itu, secara tak langsung membuat eksposur pencarian atlet berbakat di PPLP akan lebih rendah dari apa yang dilakukan pihak swasta yang memang berkonsentrasi pada salah satu cabor saja, seperti PB Djarum, yakni bulutangkis.
“Tapi bukan berarti PPLP tak maksimal. Namun memang dana yang dimiliki PPLP itu sangat terbatas dan tak bisa apple-to-apple dengan pembinaan yang dilakukan PB Djarum. Kempora sendiri tak mungkin hanya anak emaskan cabor bulutangkis, karena nanti itu akan jadi sorotan,” sambungnya.
Lebih jauh, terkait polemik yang tengah melibatkan PB Djarum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sikap Kempora disebut Gatot sudah jelas, yakni mendukung program pencarian bakat PB Djarum tetap bergulir.
“Jujur, pembinaan olahraga tak mungkin andalkan APBN, karena terbatas. Karena itu, kami selalu bermitra dengan dunia usaha,” pungkasnya.
Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir prihatin ketika terjadi perbedaan dan mencari jalan tengah kedua lembaga yang sebenarnya ingin sama-sama membangun bangsa Indonesia ini.
Diakui, di satu sisi KPAI ingin memberikan perlindungan kepada anak. Namun di sisi lain olahraga Indonesia saat ini masih sangat bergantung dari peran dunia usaha, dalam upaya membantu pembibitan atlet maupun prestasi olahraga Indonesia.