“Inilah wajah masa depan ekonomi energi. Jawa Barat akan menjadi yang terdepan pelopor ekonomi renewable energy. Yang saya sebutkan ini investasinya asing semua. Mudah-mudahan minimal (pengusaha lokal) bisa jadi investornya kalau punya kekuatan, kalau tidak, jadi partner membangun investasi tadi,” ujarnya.
Ketiga, adalah pembangunan ekonomi inklusif yang menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam program pengembangan ekonomi inklusif.
“Dan disepakati oleh pemerintah pusat, pengentasan kemiskinan tercepat di Republik Indonesia ada di Provinsi Jawa Barat. Bayangkan kalau ini diakselerasi oleh orang-orang HIPMI yang peduli dengan inklusif ekonomi yang pro kredit, membantu mendigitalkan bisnisnya. Kita ada program Satu Desa Satu Start Up (One Village One Company) ada 5.300 desa lebih di Jawa Barat, kami bercita-cita akan hadir 5.300-an perusahaan start up dan CEO-nya anak-anak muda lulusan perguruan tinggi. Siapa mentornya? Harusnya datang dari anak-anak HIPMI,” kata Kang Emil.
Baca Juga:Tinjau Dinsos Jabar, Sekda Beri Masukan Soal Panti hingga Sistem Data dan InformasiWagub Jabar Tantang Kepala Sekolah Berani Berinovasi
Keempat, adalah ekonomi digital. Kelima, adalah strategi ekonomi pariwisata. Kang Emil berujar, pariwisata akan menjadi motor penggerak ekonomi Jabar melalui berbagai sumber daya alamnya yang indah dan memesona.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jabar bergerak cepat merevitalisasi dan mengembangkan berbagai destinasi wisata baru di 27 kabupaten/kota.
“Setengah triliun kami habiskan tahun lalu untuk membangun destinasi pariwisata. Bulan ini kami akan ada Tourism Summit, 100 titik pariwisata Jabar akan dilelang ke pengusaha-pengusaha Jabar,” ujar Kang Emil.
“Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini dibaca oleh para peserta (Musda XVI HIPMI Jabar) hari ini sebagai peluang yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” tuturnya di hadapan ribuan peserta Musda.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan, BKPM saat ini fokus untuk melibatkan para pengusaha lokal melalui invetasi yang ada.
“Perintah Bapak Presiden (Joko Widodo) kepada kami, bagaimana setiap investasi masuk baik dari asing maupun dalam negeri yang ke daerah wajib hukumnya untuk melibatkan pengusaha lokal dan UMKM yang memenuhi syarat. Itu wajib,” ujar Bahlil.