Menurut PGRI, pendidikan harus dimaknai dalam pengertian yang lebih luas, yakni pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang mengedepankan penanaman watak yang baik, budi pekerti sesuai jati diri bangsa, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkebhinekaan global, berakar pada sejarah dan budaya bangsa.
“Penanaman karakter yang baik meliputi jujur, disiplin, sederhana, kerja keras, berinisiatif, bersedia menerima pendapat orang, mau berbagi dan adil, salah satunya dapat diperoleh dari pelajaran sejarah, karena salah satu fungsi pelajaran sejarah adalah mengembangkan keteladanan dan karakter,” terangnya.
Karena itulah, PGRI menyatakan, bahwa arah dan tujuan bangsa ini ke depan, tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan dan cita-cita pembentukan bangsa ini. Atas dasar hal itulah, anak bangsa harus memahami sejarah bangsa sebagai identitas nasional, termasuk keluhuran budaya dan peradaban bangsa ini yang telah terbangun selama ribuan tahun.
Baca Juga:Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Klaim Bangkitnya Gerakan PKI Sejak 2008Saidiman Ahmad: Yang Perlu Dihapus Pelajaran Agama
“PB PGRI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji secara cermat penyederhanaan kurikulum 2013 dengan melibatkan para ahli dan mendengarkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan,” imbuhnya.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membantah informasi yang mengatakan Kemendikbud berencana menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum. Ia menegaskan, tidak pernah ada keinginan atau rencana menghapus mata pelajaran sejarah.
“Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal, karena saya terkejut betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mata pelajaran sejarah. Saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan atau regulasi atau perencanaan penghapusan sejarah di kurikulum nasional,” ujar Nadiem dalam klarifikasinya melalui Youtube resmi Kemendikbud RI, Ahad (20/9).
Nadiem menjelaskan, bahwa awal isu ini muncul setelah beredarnya presentasi internal tentang permutasi penyederhanaan kurikulum. “Memang banyak usulan versi penyederhanaan kurikulum yang sedang melalui FGD maupun uji publik, namun kesemua itu belum final,” ujarnya.
Kendati demikian, Nadiem memastikan bahwa penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai 2022. Sementara, pada 2021, sekalipun akan dilakukan prototype, hanya di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.
“Jadi sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah,” tegasnya.