Angka itu dua kali lipat dari dugaan awal, yakni Rp17 miliar. Jaksa KPK merinci sumber uang itu, di antaranya berasal dari pengusaha, Harry Van Sidabukke, yang nilainya Rp1,28 miliar, Ardian Iskandar Maddanatja (Rp1,9 miliar), dan uang senilai Rp29,2 miliar dari sejumlah perusahaan penyedia sembako paket bansos COVID-19.
Pihak-pihak itu memberikan uang agar ditunjuk menjadi penyedia sembako bansos COVID-19. Seluruh uang diberikan kepada Juliari melalui dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial: Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Juliari diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Dua nama sebelum Juliari –melengkapi daftar empat kader PDIP yang terjerat kasus korupsi dalam enam bulan belakangan– adalah Wenny Bukamo. Ia adalah mantan Bupati Banggai Laut. Wenny ditangkap KPK atas suap proyek di Kabupaten Banggai Laut. Lainnya, Andreu Misanta Pribadi, eks caleg PDIP.
Baca Juga:Duduk Perkara di Balik Kehebohan SMS Blast Gempa M 8,5 dan Peringatan Dini TsunamiBeredar Rekaman Suara Diduga Milik Gibran Memarahi Penghinanya
Andreu adalah bekas Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Andreu menyerahkan diri ke KPK setelah dinyatakan terlibat dalam praktik suap ekspor benih lobster alias benur.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sendiri sempat mengutarakan perasaan soal banyaknya kader Partai Banteng yang terlibat korupsi. Megawati bilang, kabar-kabar itu membuatnya “tak kuat.” Pernyataan Megawati disampaikan dalam acara halalbihalal virtual bersama para kader PDIP beberapa waktu lalu.
Perilaku-perilaku korup itu, kata Megawati merusak nama partai. Tak cuma secara sejarah tapi juga dalam kontestasi perpolitikan nasional. Megawati turut mengingatkan target partai memenangi Pemilu 2024.
“Saya tak kuat mendengar jika ada yang ditangkap karena korupsi. Mencoreng nama partai. Harus ingat pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Karena itulah jangan korupsi,” tutur Megawati, dikutip Rabu, 19 Mei.
“PDI Perjuangan harus tetap ada dan terus berkibar selama bangsa ini ada … Jangan lengah. Terus turun ke bawah. Solid dan semangat bekerja untuk rakyat. Terus perkuat persatuan karena ini pertarungan bagaimana ideologi Pancasila terus menjadi daya gerak perjuangan kita,” tambah Megawati.
Kami menghubungi Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja, orang yang berada di balik kajian ini. “Itu hasil survei persepsi publik. Elektabilitas PDIP 22 persen. Artinya sebanyak 22 persenan masyarakat memilih PDIP kalau dilakukan pemilu saat ini,” katanya kepada VOI, Senin sore, 24 Mei.