Ad 970x250

Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Komisi IX DPR Ragukan Tingkat Keamanan Vaksin

Jepretan Layar 2020 12 10 pukul 17.26.46
Komisi IX DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) serta Direktur Utama PT. Bio Farma (Tangkapan Layar YouTube DPR RI)

JAKARTA-Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 21.00 WIB. Vaksin tersebut adalah Sinovac dalam bentuk jadi asal Tiongkok.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI masih meragukan tingkat keamanan dan keampuhan dalam kandungan vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac, China.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja (raker) antara Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, dan sejumlah pihak terkait lain membahas  kesiapaan penggunaan vaksin.

“Dua hal (keamanan dan keampuhan-red) ini sangat penting, karena sampai saat ini ada epidemiologi mengatakan vaksin Sinovac belum benar- benar aman,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir dalam ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kamis (10/12/2020).

Karena itu, Anas mengingatkan, agar BPOM secara matang mengkaji kandungan vaksin sebelum mengeluarkan izin edar.

Terutama, lanjutnya, belajar dari warga di sejumlah negara yang merasakan adanya efek samping setelah menggunakan vaksin tersebut.

“Jangan sampai surat izin edar dikeluarkan baru dilakukan evaluasi sehingga malah menimbulkan banyak kerugian yang harus kita hadapi,” terangnya.

Senada dengen Anas, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay meminta, penjelasan terkait kandungan dalam vaksin.

Menurutnya, hingga saat ini seluruh pihak terkait belum memberikan keterangan soal kandungan vaksin tersebut.

“Perlu dilakukan komunikasi publik hasil uji klinis, selama ini kita belum mendapat laporan dari uji klinik yang dilakukan di Bandung itu secara resmi,” pungkasnya. (*)