Ad 970x250

Dibalik Proses Penangkapan Habib Rizieq Shihab, Ini Analisa Rocky Gerung

490706 02300807102019 rocky gerung oke
Rocky Gerung

JAKARTA-Rocky Gerung mengamati adanya ketidakadilan dalam proses penangkapan HRS, secara telanjang mata diperlihatkan oleh aparat kepolisian, terlihat HRS selalu diintai dengan  hukuman atas  apapun tindakannya, ini membuat kegelisahan terhadap akal sehat Rocky Gerung (RG) , seperti yang ia ungkapkan dalam youtube channelnya.

“(Kasus HRS) Itu sebenarnya soal sekedar pelanggaran Undang-undang kesehatan , kan (HRS) sudah didenda pula. Hukum (sebenarnya)  dibuat untuk  saling percaya (antar masyarakat) , pengakraban kembali masyarakat, istilahnya restoratif, ” ujar RG

“(Simple) Jadi undang aja HRS ke Polda  berdamai dan (jadikan)  Habib (sebagai) influencer untuk (penanggulangan) covid ini, dan meminta  HRS ajak  rakyat agar tidak berbondong bondong, itu lebih bermutu daripada ancam-mengancam hukuman 6 tahun, jadi hal hal sepele dibesar-besarkan dengan ancaman,” tambah RG.

“Habib diancam 6 tahun, padahal Joko candra hanya dikenakan 2 tahun, nyata terlihat ketidakadilan, bahkan Joko Candra disiapkan caranya tuh, tidak ada penghadangan, jelas tidak adil penerapan hukumnya tuh, “kritik RG.

“Padahal kasus (HRS) itu bukan kriminal, bahkan sampai ada 2 petinggi POLRI  dicopot…” RG nyatakan.

“Ini prosedur hukum yang dipaksakan untuk menangkap Habib. Apapun aktifitas habib selalu diintai oleh hukum, urai RG.

“Mestinya pihak POLDA merubah caranya , (dari) kebijakan untuk mempidanakan Habib, seharusnya menjadi  hanya bercakap-cakap  dan meminta Habib membantu kami kepolisian untuk memelihara kesehatan publik. Itu lebih indah. Harusnya pihak Polisi mendahulukan mengayomi bukan mengawali dengan mengancam,” imbuh RG.

“Terlihat  ini semua tokoh yang ingin dapat kredit dari  Penguasa  berlomba untuk  memenjarakan habib agar (dapat) kredit point. Keruwetan masalah  ini pindah  menjadi permainan spekulasi politik,” ujar RG.

“Dengan diamnya istana, Istana menikmati permainan ini. Kerumitan kasus ini menjadi alat tukar tambah dengan jabatan-jabatan  baru dari kekuasaan,” duganya.

“Permainan ini dimainkan oleh non playing Captain di atas tribun, permainan jadi kasar dengan menghukum seseorang. Kriminalisasi (benar-benar) terjadi pada HRS . Non Playing Captain ada sekitar 3-4 tokoh , dan target (Non Playing Captain) itu macam-macam dari mengkriminalisasi  HRS,” ujarnya.

“Sebenarnya (semua) itu tidak diperlukan jika Jokowi berbicara , agar para Non Playing Captain  tidak (ada kesempatan) bermain lagi. Ini semua terjadi karena  istana tidak  punya poin, dan Non Playing Captain menunggu poin dari istana juga . Bahkan terlihat  Istana hanya menjadi penonton,  padahal seharusnya  Istana itu (berfungsi) sebagai wasit,” kritiknya.

“Dengan ditangkapnya HRS , maka pembangkangan sosial akan ramai. Lewat sosial media,  tidak bisa lagi dikendalikan oleh penguasa dan masuk dalam berbagai isu.”