JAKARTA-Pengamat sekaligus analis politik dari Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut ada upaya kudeta yang sedang dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah di tengah penanganan pandemi covid-19.
Dalam pemaparannya, Boni menyebut kelompok-kelompok yang ingin melakukan kudeta tersebut menggunakan isu-isu perpecahan sebagai materi provokasi dan propaganda politik.
“Yang diantaranya isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat,” ujar Boni dalam keterangan tertulisnya yang ia sampaikan kepada media di Jakarta, Kamis (4/6).
Baca Juga:Lab Bocor, Doni Monardo Ungkap Sejumlah Dokter dan Petugas Laboratorium Terpapar Virus CoronaMantan Kepala Intelijen Inggris M16 Ungkap Bukti Virus Corona Buatan Manusia Disebar secara Sengaja
Selain isu rasisme, Boni juga menyebut bahwa kelompok yang ia sebut sebagai ‘laskar pengacau negara’ juga berusaha memanfaatkan potensi krisis ekonomi sebagai dampak penanganan covid-19. Kelompok pengacau negara tersebut disinyalir juga membongkar Kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara.
“Apapun isu yang mereka gunakan, kata Boni, itu hanyalah instrument untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini,” tuturnya.
Boni secara lebih rinci menyebutkan siapa saja yang dimaksud dengan kelompok-kelompok yang akan melakukan upaya penggulingan kepada pemerintahan yang sah. Mereka adalah gabungan kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang besar selama pemerintahan Jokowi, serta ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara Syariah
“Serta barisan oprtunis yang haus kekuasaan dan uang,” tuturnya.
Menurut Boni, para pengacau yang ia maksudkan tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis. Ada juga intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi sehingga mewacanakan kembali penggunaan Pancasila sebagai ideologi negara.
“Mereka juga “pemburu rente” karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas,” ujar Doktor Filsafat yang pernah studi di Jerman dan Amerika Serikat itu.
Secara gamblang, Boni juga mengkritik langkah tokoh politik Din Syamsuddin ikut di dalam gerakan yang mengarah pada penggulingan pemerintahan yang sah.