“15 hari itu nothing buat perjalanan ekonomi,” bebernya. Hukum yang dipakai saat kondisi darurat, kata Soenoto, adalah Salus Populi Suprema Lex, bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Dan di saat seperti ini, hukum itu butuh untuk diterapkan demi keselamatan rakyat.
“Lakukan. Dan itu harus ada ketegasan dari kepala negara. Jadi jangan gamang. Total lockdown,” tegasnya.
Di samping pendekatan kuantitatif dan kualitatif, lanjut Soenoto, melaksanakannya diperlukan 7 ilmu. Yakni ilmu virus (virology engineering), finance and social engineering (FiSos Engineering), ilmu perang (militarry engineering), ilmu sistem permodelan (modelling system engineering).
Baca Juga:Mbah Mijan Bilang Mudik Nularin Corona, Pulang Kampung Gak NularinJokowi Larang Mudik, Ternyata 600 Ribu Masuk Jateng, 253 Ribu Masuk Jabar, 50 Ribu Masuk Jatim
Kemudian ilmu pengoabatan atau obat-obatan (medical and pharmacist engineering), management information system baik national maupun international, dan psychological engineering.
“Kalau pendekatan kuantitatif dilakukan, 15 hari setelah dilaksanakan corona akan selesai,” terangnya.
Sebagai seorang sahabat, Soenoto mengenal baik Presiden Joko Widodo. Bahkan ia telah mengirimkan proposal pendekatan kuantitatif tersebut kepada presiden secara langsung melalui pesan WhatssApp dan ajudan pribadi.
Hingga kemarin, belum ada respons lanjutan. Namun, kemungkinan pembahasan secara langsung antara Soenoto dan presiden akan dilakukan melalui video conference. (Ade)