JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka. Dia dijadikan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) tahun anggaran 2016-2017.
Hermansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yang dijabatnya sejak pada 2016-2017.
“Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/9).
Baca Juga:Belum Memenuhi Target Cakupan Akta Kelahiran, 9 Provinsi Masuk MerahSaat Arteria Dahlan Curigai Cleaning Service Kejagung
Karyoto mengatakan, penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara yang menjerat mantan Bupati Lamsel Zainudin Hasan, mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lamsel Anjar Asmara, dan Gilang Ramadhan selaku pihak swasta. Keempatnya kini telah berstatus terpidana.
Seiring dengan penetapan ini, Karyoto mengungkapkan, KPK melakukan penahanan terhadap Hermansyah di Rutan K-4 KPK yang terletak di belakang Gedung Merah Putih KPK terhitung sejak 24 September hingga 13 Oktober 2020. Namun, Hermansyah terlebih dulu wajib melakukan isolasi mandiri di Rutan C-1 KPK guna mencegah penyebaran COVID-19.
“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, ditemukan bukti permulaan yang cukup yang selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan HH (Hermansyah Hamidi) selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2017, sebagai tersangka yang diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan TA 2016 dan 2017,” kata Karyoto.
Dalam konstruksi perkara terungkap, Hermansyah dan Syahroni, Kepala Dinas PUPR Lamsel, diperintah Zainudin Hasan untuk melakukan pungutan proyek di lingkungan Dinas PUPR Lamsel sebesar 21 persen dari anggaran proyek. Selanjutnya, Hermansyah memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan setoran.
“Tersangka HH (Hermansyah Hamidi) mengatakan di antaranya ‘Ron, kumpulkan setoran. Nanti kalau ada perintah saya, nanti serahkan ke Mas Agus’. Maksudnya adalah tersangka HH meminta kepada Syahroni untuk mengumpulkan setoran yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan staf ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan,” kata Karyoto.