Setelah Republik Cina yang dikomando Partai Kuomintang kalah dalam persaingan di Cina daratan dan kemudian hijrah ke Kepulauan Formosa (Taiwan), Republik Rakyat Cina terbentuk pada 1949.
Pemerintahan baru komunis akhirnya mengklaim sebagai perwakilan satu-satunya dari Cina yang mewarisi klaim maritim negeri tersebut. Namun, klaim yang sama juga dilontarkan pemerintahan Taiwan atas Laut China Selatan.
Pada 1950-an, dua garis putus-putus dihilangkan dari peta tersebut dan tinggal ada sembilan. Langkah itu diambil Perdana Menteri Cina Zhou Enlai untuk memberi tempat bagi Semenanjung Tonkin untuk rekan-rekan Cina di Vietnam Utara yang sedang berupaya melawan Vietnam Selatan yang baru merdeka dan menjadi andalan dari Blok Barat di Asia.
Baca Juga:Ghosn In The BoxJadi Pelaku Perkosaan terhadap Para Pria Terbesar di Inggris, Reynhard Sinaga Dibui Seumur Hidup
Pada 1974, gegara Sembilan Garis Putus-putus, Cina sempat baku tembak dengan Vietnam Selatan yang sempat menghardiknya di Kepulauan Paracel. Korban jiwa termasuk 53 tentara Vietnam Selatan termasuk Kapten Nguy Van Tha of Nhat Tao, dan dari pihak Cina hanya 18 orang pelaut.
Sejak Vietnam bersatu pada 1975, Negara Bintang Kuning itu mengapresiasi perjuangan dari tentara Vietnam Selatan dalam pertempurannya dengan Cina dan kembali berusaha mengklaim kepulauan tersebut hingga sekarang.
Padahal, sudah ada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut III (Unclos III) yang menyepakati adanya batas-batas wilayah berdasarkan jarak dengan daratan. Namun, Cina mengklaim Sembilan Garis Putus-putus sudah ada sejak Perang Dunia II sebelum Unclos III lahir pada 1982.
Mereka berdalih bahwa Cina sudah menerima kekalahan Jepang dalam perang besar itu dan mengklaim kembali daerah yang dulu pernah merasa dimilikinya dengan dukungan hukum serta otorisasi dari Sekutu, yang menjadi pihak pemenang perang.
Beijing adalah salah satu penandatangan Unclos, tetapi secara sengaja tidak pernah mendefinisikan makna hukum dari Nine-Dash Line atau “hak-haknya” yang berada di dalam garis batas itu. Ambiguitas ini telah mengarahkan penduduk Cina bahwa garis itu adalah wilayah maritim negara mereka, tetapi kembali lagi, Beijing tidak pernah menyatakan hal itu secara eksplisit.
Dalam Unclos III, diatur batas wilayah perairan ZEE adalah 200 mil laut dari garis pantai, yang memberi hak kepada negara pemilik untuk mengendalikan kekayaan ekonomis di dalamnya. Kegiatan itu termasuk menangkap ikan, menambang, mengekslporasi minyak, menerapkan kebijakan hukumnya, bernavigasi, terbang di atasnya, dan menanam pipa-kabel.