JAKARTA – Kerugian negara menembus angka Rp13,7 triliun atas polemik perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kondisi ini tentu membuat Presiden Joko Widodo tidak bisa tertidur lelap, dengan besaran angka yang harus ditanggung untuk menutupi koreng perusahaan plat merah itu.
Berbagai solusinya terus dicarai. Sampai-sampai ada upaya membuat holding asuransi dan memanggil investor guna menutupi penyakit perusahaan plat merah yang terjadi sejak 2008 itu. Drama Jiwasraya ini, memang mahal. Karena pemerintah harus menyiapkan dana segar sebesar Rp32 triliun untuk memenuhi ketentuan Risk Based Capital (RBC) yakni 120%.
Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdianto Alam mengatakan, secara aturan, kebijakan maupun tatanan menajemen dalam sebuah perusahaan, Presiden Jokowi memiliki pembantu yang sejak lama mengetahui kondisi Jiwasraya. ”Panggil menteri yang bersangkutan, dan minta pertanggungjawaban. Ini uang nasabah, uang rakyat. Solusi penting tapi hukum berlaku jika ada kerugian negara. ” terang Yusdiyanto, kemarin (23/12).
Baca Juga:Bus Masuk Jurang, 24 Meninggal, 13 Selamat, Berikut Daftar KorbanTidak Ada Misa Natal di Katedral Notre-Dame Tahun Ini, Kenapa Ya?
Ditambahkan Yusdiyanto, koreng Jiwasraya sudah diketahui. Ini dipapaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. ”Sri Mulyani sudah tahu lho. Bahkan kondisi itu terjadi sejak 2008. Baik menyangkut bantuan likuiditas, sampai adanya suspensi tujuh produk reksadana milik MNC. Presiden bisa panggil mereka, termasuk, OJK yang telah mensuspen,” jelasnya.
Secara hukum, lanjut dia, fakta-fakta ini harus dipertanggungjawabkan. ”Bila perlu, KPK dan aparat kepolisian bergerak untuk melacak. Siapa sebenarnya yang bermain. Bangsa ini sudah capek dengan ulah-ulah perusahaan negara. Kami yakin, akan ada masalah lain, selain Jiwasraya maupun Garuda Indonesia yang lebih dulu terbongkar,” terang Yusdiyanto kepada Fajar Indonesia Network (FIN).