JAKARTA-1 Juli adalah hari yang tidak menyenangkan bagi warga Palestina, ketika pendudukan Israel di Tepi Barat direncanakan akan meningkat menjadi aneksasi formal. Awal tahun ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menempa perjanjian pembagian kekuasaan dengan lawan politiknya, Benny Gantz. Pembagian kekuasaan itu memberinya wewenang untuk memenuhi janji kampanye terbesarnya: menganeksasi permukiman Israel di Tepi Barat bulan depan.
Rencana aneksasi itu memicu amarah di Ramallah, di mana Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bulan lalu mengumumkan Otoritas Palestina tidak akan lagi berkoordinasi dengan Israel dalam hal keamanan atau mematuhi setiap perjanjian yang ada.
“Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina dibebaskan dari semua perjanjian dan kesepakatan dengan pemerintah Amerika dan Israel, dan semua kewajiban berdasarkan pada kesepakatan dan perjanjian ini, termasuk yang keamanan,” kata Abbas pada pertemuan darurat, dikutip dari World Politics Review.
Baca Juga:Kementan Sebut Kalung Anti Virus Corona Berbasis Eucalyptus Sejenis Aroma TerapiKementan Bantah Produksi Massal Kalung Anti Virus Corona
Dalam beberapa hal, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump membuka jalan untuk apa yang terjadi saat ini. Pada 2018, Trump mengumumkan AS akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana dari Tel Aviv. Keputusan itu bertentangan dengan kebijakan resmi AS selama beberapa dekade sebelumnya, yang mengakui Yerusalem seharusnya menjadi ibu kota bersama dalam solusi dua negara.
Pemerintahan Trump juga telah memotong bantuan kemanusiaan untuk Palestina senilai ratusan juta dolar; mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang direbut Israel dari Suriah setelah perang 1967; dan mengajukan rencana perdamaian baru yang sangat kontroversial.
Diresmikan pada Februari dan diklaim oleh Gedung Putih Trump sebagai “kesepakatan abad ini,” rencana perdamaian itu disukai Israel, yang memungkinkannya untuk mencaplok semua pemukimannya di Tepi Barat serta Lembah Jordan, meninggalkan orang-orang Palestina nyaris tanpa negara sama sekali. Pejabat senior AS sejak itu menyatakan, Israel bebas memutuskan apakah akan melanjutkan pencaplokan, yang secara efektif memberi negara itu lampu hijau.
Dengan arti lain, proposal Trump dan rencana aneksasi Israel hanya mengungkapkan bahwa upaya seluruh generasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian internasional yang akan mewujudkan Palestina merdeka mungkin telah hancur sejak awal.