Kebangkitan Militer China Kendalikan Perairan Internasional

Kebangkitan Militer China Kendalikan Perairan Internasional
Prajurit wanita Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China berbaris dalam formasi selama parade militer menandai peringatan ke-70 berdirinya Republik Rakyat China pada Hari Nasional di Beijing, China, Selasa, 1 Oktober 2019. (Foto: Reuters/Thomas Peter)
0 Komentar

JAKARTA-China memodernisasi setiap elemen militernya. China telah mengumumkan rencana untuk menurunkan militer kelas dunia pada 2035 dan militer yang dominan pada pertengahan abad.

Konsisten dengan tujuan hegemoni regionalnya, China membangun Angkatan Laut, Penjaga Pantai, dan kapal dagang lebih cepat daripada negara lain. Angkatan Lautnya sekarang secara langsung memberi komando pada Penjaga Pantai China, menambahkan ratusan kapal ke armadanya.

Armada kapal perang China sekarang melebihi jumlah kapal perang AS di Indo-Pasifik, sekitar 10 banding 1. Dengan kemampuan baru ini, China terus-menerus mengintimidasi tetangga-tetangganya melalui perilaku maritimnya yang semakin agresif, dilansir dari The National Interest.

Baca Juga:Beginilah Analisa Ledakan Beirut Versi TrumpGerindra Kurang Kaderisasi, Gaya Kepemimpinan Prabowo Mudah Ditebak

China berniat mengendalikan perairan internasional di lepas pantainya. Negara itu telah banyak berinvestasi dalam rudal penolakan wilayah akses (A2/AD) jarak jauh. Rudal-rudal ini merupakan ancaman serius terhadap kapal perang, karena ada ketidakpastian yang cukup besar tentang efektivitas pertahanan terhadap mereka, tulis Kapten Brent Ramsey (Purn.) dikutip dari The National Interest.

Manfaat strategis dari rudal A2/AD yang kuat adalah meningkatkan jarak siaga dengan China yang harus dipertahankan oleh kapal perang untuk menghindari serangan.

Dengan mendorong angkatan laut lebih jauh dari pantai, senjata-senjata ini terlihat untuk mengubah Laut China menjadi perairan teritorial China. Menurut Komandan Komando Indo-Pasifik AS, Laksamana Phil Davidson, “China sekarang mampu mengendalikan Laut China Selatan dalam semua skenario sebelum perang dengan Amerika Serikat.”

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah membangun secara ilegal, dan kemudian secara militer, beberapa pulau buatan menggunakan berbagai fitur seperti terumbu, beting, dan atol di Laut China Selatan di perairan internasional. Sebagian besar situs ini memiliki klaim kepemilikan yang bertentangan antara China dan negara-negara lain termasuk Malaysia, Taiwan, Filipina dan Vietnam.

Konstruksi telah terjadi di tujuh lokasi di Kepulauan Spratly, 20 lokasi di Kepulauan Paracel, dan di Scarborough Shoal, dengan total lebih dari 3.200 hektar lautan reklamasi yang menjadi landasan China membangun fasilitas militer berteknologi tinggi, termasuk lapangan terbang dan baterai rudal.

Pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan mendukung Filipina dan melawan China pada Juli 2016, secara tegas menolak klaim China di daerah dekat Filipina di Laut China Selatan. Pengadilan memutuskan bahwa klaim kedaulatan China atas 90 persen Laut China Selatan (khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Spratly, bagian yang diklaim Filipina) tidak sah.

0 Komentar