JAKARTA-Misteri warga negara Jerman yang berkunjung ke markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu sempat membuat heboh media sosial.
https://twitter.com/beritaradar1/status/1343061616179306496?s=20
Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman untuk Indonesia mengakui diplomatnya telah mendatangi markas FPI di Petamburan untuk mencari informasi terkait demo 1812. Tindakan itu menurut Kedubes merupakan inisiatif pribadi dan bukan perintah resmi pemerintah Jerman.
https://twitter.com/beritaradar1/status/1343062406331658241?s=20
Guru Besar Hukum Internasional UI sekaligua Rektor Universitas Jenderal A. Yani, Hikmahanto Juwana menyarankan Pemerintah Indonesia melakukan protes diplomatik terhadap Pemerintah Jerman untuk merespons datangnya salah seorang staf Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam ( FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Jangan Sampai Ditunggangi Asing, Komisi III DPR: FPI Harus WaspadaPelempar Bom Molotov ke Masjid di Cengkareng Sudah Ditangkap, Apa Motifnya?
“Protes diplomatik harus dilakukan. Apakah ada tindakan berikutnya atau tidak, nah itu terserah sama pemerintah. Dikalkulasi untung dan ruginya seperti apa,” kata Hikmahanto dalam diskusi daring bertajuk Teka-teki Telik Sandi di Markas FPI, Minggu (27/12).
https://www.youtube.com/watch?v=cjAsGkiSMUk&t=424s
Menurut Hikmahanto, protes diplomatik penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah Indonesia.
Ia menilai, pemanggilan dan klarifikasi yang disampaikan Duta Besar Jerman belum cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, bisa jadi, datangnya salah seorang staf Kedutaan Besar Jerman ke markas FPI merupakan tindakan mata-mata atau tindakan yang memuat kepentingan-kepentingan negara lainnya.
Hikmahanto memahami bahwa staf Kedutaan Besar Jerman itu kini sudah dipulangkan ke negara asalnya.
Namun, jika kedatangannya ke markas FPI beberapa waktu lalu adalah untuk memata-matai, bisa jadi “kaki-tangannya” masih ada di Tanah Air.
“Jangan kemudian mereka bermain lalu salah satu pihak yang diuntungkan di Indonesia itu kemudian bergantung pada mereka, padahal kita tidak tahu cerita besarnya seperti apa. Ini berbahaya,” ujar dia.
https://twitter.com/beritaradar1/status/1343133246171705344?s=20
Hikmahanto menyebut, protes diplomatik pernah ditempuh oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga:PBNU Ungkap 234 Kiai dan Tokoh Ulama Wafat Selama Pandemi Covid-19Diduga Terkait Bom Nashville, Penyelidik Geledah Rumah Anthony Quinn Warner
Saat itu, SBY marah karena mengetahui Pemerintah Australia menyadap para pejabat Tanah Air. Pemerintah pun memutuskan untuk membekukan hubungan dengan Australia selama beberapa waktu lamanya.