Memahami Konflik Muslim dan Hindu di India

Memahami Konflik Muslim dan Hindu di India
Protes menentang amandemen RUU Kewarganegaraan di India diwarnai bentrokan dengan aparat. (Foto: Reuters)
0 Komentar

Jadi, makna Jai ​​Shri Ram telah diubah menjadi seruan perang untuk pembentukan pemerintahan nasionalis Hindu, dipimpin oleh negara nasionalis Hindu.

RA: Mengingat bahwa Anda menggambarkan peristiwa pekan lalu di Delhi sebagai tanda dari awal pembantaian, seberapa parah bahaya dari wabah kekerasan serupa lainnya di seluruh negeri?

AV: Populasi Muslim yang paling rentan adalah di negara-negara yang diperintah BJP, karena peran polisi sangat penting—dan polisi berada di bawah pemerintah negara bagian.

Baca Juga:Kiai ProfesorFakta Menarik Liverpool Tersisih oleh Chelsea di Piala FA

Jika pemerintah BJP di berbagai negara bagian India mendorong polisi melawan kaum Muslim, maka hanya petugas polisi yang paling berani yang akan menentang, karena struktur otoritasnya sangat jelas. Bahaya bagi minoritas Muslim di negara-negara yang diperintah BJP sangat serius.

Uttar Pradesh (negara bagian terbesar di India dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa) tampaknya sangat rentan. Muslim mencakup sekitar 18 persen dari populasi di sana, dan mereka tersebar di seluruh negara.

Ada kerusuhan besar di Muzaffarnagar pada 2013, misalnya, dan polisi tidak terlihat. UP juga diperintah oleh seorang politisi, Yogi Adityanath, yang prasangka dan semangat anti-Muslimnya terkenal dan telah ditampilkan secara terbuka.

RA: Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil dan media untuk mencegah pecahnya kekerasan?

AV: Masyarakat sipil bisa sangat penting dalam menciptakan benteng perlawanan dan perdamaian, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Pembentukan jaringan antar-agama antara Hindu dan Muslim membutuhkan beberapa tahun, atau bahkan lebih. Peluang komunitas yang terintegrasi terpecah jauh lebih rendah daripada probabilitas komunitas yang terpisah terpecah.

Masalah yang lebih mendesak adalah bagaimana meminimalkan tingkat atau intensitas kekerasan. Dan di situlah media memainkan peran penting. Dengan melaporkan dengan berani; dengan mengecam apa yang dianggap tidak dapat diterima dan dianggap sebagai pelanggaran norma, aturan, dan hukum yang jelas; dan dengan menciptakan narasi kritik, media dapat memperlambat atau mengurangi intensitas kekerasan.

Terkadang polisi juga ikut campur—bahkan tanpa persetujuan politik. Secara hukum dan konstitusional, polisi dapat turun tangan saat krisis. Namun, para perwira polisi, administrator, dan birokrat itu tampak lebih sedikit jumlahnya sekarang daripada sebelumnya.

0 Komentar