SEJAK 11 April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan terobosan baru, berupa program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp5,6 triliun, bukan angka yang sedikit.
Program di kartu Prakerja tersebut dipercaya bisa membantu para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) karena dampak penyebaran Corona. 5,6 juta warga akan diberi alokasi Rp1 juta untuk pelatihan online.
Ada delapan paltform digital yang turut terlibat di dalamnya. Seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.
Baca Juga:Korea Utara-Selatan Baku Tembak di Pos Jaga7 Mobil Listrik Buatan Rusia dari Zaman Kekaisaran hingga Modern
Namun, belum genap sebulan program Kartu Prakerja diluncurkan untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat, sudah dihantam kritik tajam dari berbagai pihak.
Berawal ketika ruangguru terlibat di dalamnya. Terlebih, CEO Ruangguru, Adamas Belva yang juga merupakan staf khusus milenial Presiden Jokowi. Setelah ramai diperbincangkan, Belva akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya itu.
Selain itu, akibat program tersebut para parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf menjadi pecah kongsi. Salah satu kritikan datang dari PDIP. Partai penguasa itu meminta KPK turut terlibat di dalamnya untuk mengawasi. Sebab, delapan tender start up menjadi salah satu kecurigaan adanya kongkalingkong dalam program tersebut.
“Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi,” kata Politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/4).
Sama halnya dengan PDIP, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman juga meminta KPK turut berperan, guna mengasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Habiburokhman khawatir, jika di dalam program tersebut ada penyalahgunaan.
“Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” kata Habiburokhman di rapat yang sama.
Oleh sebab itu, Habiburokhman berharap kepada Ketua KPK Firli Bahuri, untuk mengawasi dugaan korupsi dalam vendor kartu prakerja. Ia mengatakan, pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital perlu diawasi.