JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air. Namun Kepala Negara juga mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.
“Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Nantinya, lanjut Jokowi, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan terdapat potensi virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
Baca Juga:Kabar Duka: Aktor Senior Hengky Solaiman Meninggal DuniaAhmad Syaikhu Desak Pemerintah Setop Relaksasi PSBB di Bandara
“Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman,” terang Jokowi.
Dijelaskannya, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimistis. Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan,” jelas Jokowi.
Menurutnya, keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Karena itu, Pemerintah akan mengatur agar kehidupan masyarakat berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal, sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
“Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.