Apakah berarti di partai baru itu nanti tidak akan ada dewan suronya?
“Tetap ada. Tapi yang bisa dikontrol,” ujarnya.
“Tidak mutlak lagi,” tambahnya.
Partai modern, katanya, harus sesuai dengan tuntutan negara modern.Sistem yang berlaku di negara adalah sistem yang bisa dikontrol. Berarti sistem di partai juga harus sistem yang bisa dikontrol.
Partai itu, kata Fahri, kalau menang pemilu akan mengatur negara. Kalau di tingkat partai tidak ada budaya kontrol, itu akan dibawa juga saat duduk di pemerintah.
Termasuk soal Pancasila dan NKRI.
Baca Juga:Ratusan Warga Tiongkok Etnis Hui Rayakan Maulid Nabi di Masjid Berusia 200 TahunAncaman Letusan Merapi dalam Radius 3 Km dari Puncak
“Sejak awal kami akan menyatakan partai kami berdasar Pancasila. Bagi kami Pancasila sudah selesai. Tidak perlu dibahas lagi. Demikian juga soal NKRI,” katanya.
Prinsip-prinsip dasar seperti itu yang membuat Fahri tidak bisa berdamai dengan PKS.
Memang ada yang menilai Fahri gila jabatan. Terutama saat ia tidak mau mundur dari posisi Wakil Ketua DPR. Padahal PKS sudah memberhentikannya dari keanggotaan partai.
“Ini soal sistem yang harus ditegakkan,” katanya.
Fahri seperti ingin membuktikan diri tidak gila jabatan. Di Pemilu yang lalu ia memutuskan untuk tidak mau lagi menjadi calon anggota DPR.
Padahal lewat partai apa pun ia akan terpilih. Dapilnya, di Sumbawa, memintanya. Di sana akar Fahri sangat kuat.
Sekarang Fahri tidak punya jabatan apa pun. Ia akan kembali menjadi pejuang revolusioner. Dari nol lagi. Bersama Anis Matta. Dan siapa saja yang seide dengan mereka.Tapi bukankah partai pecahan akan selalu lebih kecil dari partai induk?
“Tidak selalu,” katanya.
“Demokrat pernah kita anggap pecahan Golkar. Toh pernah mengalahkan Golkar,” tambahnya.“Bahkan PDI Perjuangan jauh lebih besar dari PDI yang akhirnya mati,” katanya pula.
Baca Juga:Kasus Suap Pengaturan Proyek Pemkab, KPK Panggil Sekda Indramayu Rinto WaluyoPrajurit TNI Manfaatkan Lahan Kosong Jadi Kebun Sayur di Perbatasan RI-Papua Nugini
Partai baru itu, katanya, kini dalam proses di notaris. Notaris yang akan membawanya ke kementerian hukum dan HAM.
“Kami targetkan sudah bisa ikut Pilkada. Sebagai partai pendukung,” katanya.
Robert Lai –yang duduk di sebelah saya– asyik menikmati Kopi Revolusi. Ia tidak bisa mengikuti diskusi dalam bahasa Indonesia itu. Apalagi dalam bahasa revolusi.