JAKARTA-Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) gelombang pertama ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Mulai kemarin, Kementerian Sosial bersama PT Pos Indonesia berupaya memperluas akses.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengakselerasi penyaluran BST.
”Saya sudah menempuh sejumlah langkah, baik terkait dengan PT Pos maupun satuan kerja terkait di Kementerian Sosial,” katanya.
Baca Juga:Tagih Utang Rp150 ribu, Debt Collector Bank Keliling Kehilangan Telunjuk dan JempolLelang Motor Listrik Tanda Tangan Jokowi Laku Rp 2,5 M
Upaya yang dilakukan PT Pos adalah menambah loket-loket di kantor pos dan titik penyaluran di komunitas. Selain itu, memperbanyak tempat penyaluran di kantor desa, sekolah, balai RW, atau lokasi yang mudah diakses keluarga penerima manfaat (KPM). ”Hal ini untuk memperluas jangkauan dan cover layanan,” kata Mensos.
Mensos juga meminta PT Pos memperpanjang durasi penyaluran. ”Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai malam setiap hari. Dengan demikian, makin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” ujar Juliari. Dia juga memerintah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) untuk terus memonitor dan melaporkan percepatan penyaluran BST. Harapannya, sebelum Idul Fitri, BST tahap pertama selesai disalurkan.
BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek sebanyak 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima program keluarga harapan (PKH). Selain itu, mereka ikut dalam program sembako dengan indeks bantuan Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan. Bantuan dimulai April hingga Juni.
Selain bansos yang berkaitan dengan Covid-19, Kemensos membagikan bansos reguler. Misalnya, program keluarga harapan untuk 10 juta orang. Ada juga bantuan sembako yang menargetkan 20 juta KPM.
Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masih ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, proses verifikasi dan perbaikan data harus terus dilakukan. Dengan demikian, penyaluran bantuan pada tahap berikutnya sudah dapat menggunakan data yang tepat dari usulan RT/RW.
Guna memastikan ketepatan sasaran, saat ini Kemendes PDTT dan Kemensos akan membuat kebijakan baru. Identitas setiap penerima akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik. ”Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima bantuan. Kalau ada Kades yang mau main-main juga tidak akan bisa,” ujarnya.