JAKARTA-Pembagian bantuan sosial tunai atau bansos bagi warga terdampak Covid-19 oleh Kementerian Sosial menuai polemik di masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno menyampaikan berbagai catatan terhadap pelbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat. Salah satu yang paling ia soroti ialah data yang kacau sehingga rentan salah sasaran.
“Secara umum bagus, niatnya baik dan memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Namun demikian ada beberapa catatan terkait bantuan-bantuan ini,” kata Iwan lewat siaran langsung Youtube bersama CSIS pada Senin (11/5/2020).
Baca Juga:Jangan Khawatir, Ini 5 Tips Membedakan Daging Sapi dengan Daging BabiHampir Satu Tahun, Babi Disulap Jadi Daging Sapi Laris Dijual di Bandung
Iwan menjelaskan ada berbagai skema bantuan yang disiapkan pemerintah pusat. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp600 ribu per bulan untuk tiga bulan. Kemudian BLT yang diambil dari dana desa sebesar Rp600 ribu per bulan.
Kisruh bantuan sosial tunai (BST) salah sasaran ternyata belum berakhir. Sejumlah Kepala Desa di Banyumas, Jawa Tengah masih menemukan data penerima yang tidak tepat sasaran.
Kepala Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Maskun Fuady mengatakan, pihaknya menemukan sepasang suami istri yang masuk dalam data penerima BST. Adapula salah satu penerima yang tidak ditemukan alamatnya.
“Dari data (BST) yang dishare pak Bupati sebanyak 271 (penerima), ternyata yang dibagikan undangan oleh Kantor Pos sebanyak 208 (penerima). Lha sisanya itu kemana kan kami tidak tahu. Kemungkinan mereka sudah ditransfer lewat rekeningnya masing-masing, tapi tidak ada yang melapor. Jadi kami bingung,” katanya ketika ditemui usai pembagian BST di balai desa setempat, Senin (11/5).
Menurut dia, dari hasil pengecekan ulang masih ditemukan keluarga kurang mampu yang tidak mendapat bantuan sama sekali. Sementara penerima BST yang mendapat undangan justru termasuk keluarga yang mampu secara ekonomi.
Penerima BST dari anak DPRD hingga ASN
Kisruh data penerima bantuan sosial tunai (BST) belum berakhir. Masih ditemui penerima bantuan tergolong orang mampu, mulai dari pengusaha hingga pegawai negeri sipil. Kondisi ini membuat para kepala desa (kades) di Klaten panen protes dari warganya.
“Kalau di tempat saya ada 22 keluarga yang menerima BST melalui transfer ke rekening masing-masing dan 45 lewat pos. Tapi dari jumlah itu, ada sembilan keluarga menerima dobel, jadi dapat dari transfer dan lewat pos juga. Kami memang jadi budrek (pusing),” jelas Kepala Desa Burikan, Kecamatan Cawas Surata.