Lalu, bagaimana jika vaksin belum ditemukan seperti pada Covid-19?
Ahli epidemiologi Universitas Edinburgh, Mark Woolhouse mengatakan, herd immunity bisa muncul secara alami. Caranya, dengan membiarkan 60-90 % populasi terinfeksi hingga antibodi mereka tumbuh dengan sendirinya.
Bagaimanapun, skenario herd immunity dinilainya terlalu berisiko karena virus corona belum diteliti dengan baik. “Kami tidak tahu seberapa protektif antibodi manusia menanggapi virus corona untuk jangka panjang, kami tidak tahu berapa lama,” ujarnya.
Inggris sempat menerapkan strategi herd immunity, dan gagal. Pemerintah di sana sempat mendorong munculnya kekebalan alami itu dengan membiarkan tempat-tempat publik terbuka. Dilansir dari The Atlantic, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson ketika itu berpendapat pembatasan sosial hanya akan menimbulkan keresahan.
Baca Juga:Heboh Badai Panas Equinox, Ini Penjelasan BMKGJokowi Ucapkan Duka Cita untuk Perawat dan Janin dalam Kandungan Meninggal Dunia
Namun, pada 16 Maret lalu Boris menangguhkan kebijakan itu. Ia mulai mengajak masyarakat Inggris untuk secara sukarela menjaga jarak, dan tidak lagi mengunjungi tempat umum. Sekolah dan kantor-kantor kemudian ditutup.
Perubahan kebijakan itu dipicu hasil analisis ahli imunologi dari Imperial College London. Analisis itu menungkapkan 30 % dari pasien positif virus corona di Italia memerlukan perawatan intensif. Jika angka tersebut sampai terjadi di Inggris, fasilitas kesehatan negara itu akan kewalahan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun mengecam setiap negara yang menerapkan kebijakan longgar dan herd immunity. “Bagaimana jika kita kehilangan orang-orang tua dan rentan saat prosesnya berjalan? Ini perhitungan yang berbahaya,” kata Direktur eksekutif WHO, Mike Ryan dalam sebuah konferensi pers virtual, Senin (11/5).
Ia menyatakan bahwa sebuah negara tak boleh menerapkan kebijakan longgar dan berpikir bahwa virus corona bakal hilang begitu saja ketika populasinya mencapai kekebalan. “Konsep herd immunity biasanya digunakan untuk menghitung berapa banyak orang yang perlu divaksinasi dari populasi untuk menghasilkan efek itu,” katanya.
Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Jokowi pada Senin (18/5) menyatakan bahwa pemerintah belum melonggarkan pembatasan sosial. “Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB,” ujarnya.