Komisi IV Fraksi PKS: Pupuk Bersubsidi Masih Dipersimpangan Jalan

Komisi IV Fraksi PKS: Pupuk Bersubsidi Masih Dipersimpangan Jalan
Ilustrasi - Tumpukan pupuk urea. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
0 Komentar

JAKARTA-Anggota DPR RI Komisi IV yang ditunjuk Fraksi PKS sebagai Anggota Panja Pupuk Bersubsidi, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan, bahwa pupuk bersubsidi ini masih dipersimpangan jalan belum menemukan tujuannya.

Menurut Akmal, Anggaran Pupuk bersubsidi di APBN yang beberapa tahun terakhir telah menyamai Total APBN Kementerian Pertanian sudah puluhan tahun belum mewujudkan tujuannya yakni Swasembada Pangan.

“Pupuk subsidi ini pada tahun tertentu bahkan melebihi APBN Kementan. Contoh tahun 2020, Secara volume, alokasi pupuk subsidi 2020 menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau senilai Rp 29,7 triliun. Sedangkan APBN Kementan hanya belasan triliun”, ucap Akmal.

Baca Juga:Geledah Kantor Kemensos, 2 Rumah Tersangka dan Sita Dokumen Terkait Bansos Covid-19Gedung Kemensos Terbakar Setelah Mensos Jadi Tersangka Kasus Korupsi? Faktanya!

Besarnya anggaran Pupuk subsidi ini menurut Akmal, seharusnya memiliki nilai strategis untuk menciptakan suasana kondusif bidang pertanian kita.

“Tetapi bertahun-tahun berganti presiden dan berganti menteri pertanian, cita-cita bangsa ini mengembalikan kejayaannya dalam bidang agro tidak kunjung tiba”, ungkapnya.

Swasembada, imbuhnya, masih dalam angan-angan bahkan kegaduhan impor pangan masih kerap terjadi.

“Untuk itu, masih pantas pupuk subsidi ini disebut masih dipersimpangan jalan, sehingga perlu diluruskan”, kata Akmal.

Perlu diluruskannya persoalan pupuk bersubsidi menurut politisi PKS ini adalah, betapa besar anggaran yang digelontorkan Pemerintah bertahun-tahun tanpa henti untuk kegiatan ini, tapi percepatan kemajuan pertanian kita masih belum sesuai harapan.

“Perlu evaluasi besar-besaran, dimulai dirunut apakah regulasinya yang kurang sesuai, pelaksanaan nya serampangan, pengawasan yang lemah atau ada upaya sistematis kegiatan ini berjalan lambat”, tegasnya.

Akmal melihat persoalan awal dimulai dari pendataan yang tidak akurat. Data ini kode awal dalam kerja implementasi pupuk subsidi ini sehingga semua teraudit dengan baik mulai dari perencanaan, produksi, distribusi hingga pengawasan.

Baca Juga:FPI Beberkan Kronologis Lengkap Penembakan 6 Orang Pengawal Habib Rizieq ShihabTim Kuasa Hukum FPI Ungkap Keluarga Dipersulit Menengok Jenazah Pengawal HRS

“Celah penyimpangan pupuk subsidi ini masih sangat besar. Sulit ditemukan, tapi nyata ini sudah menyimpang. Bukti yang paling nyata ya puluhan tahun pupuk subsidi ini ada, tapi belum ketemu tujuannya, yakni Swasembada Pangan”, tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi selatan II ini sangat berharap, panja pupuk bersubsidi yang akan segera digelar di Komisi IV DPR ini akan menemukan formula yang baik untuk perbaikan.

0 Komentar