JAKARTA-Menteri Sosial Juliari Batubara dijerat KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial corona Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu.
https://twitter.com/beritaradar1/status/1338664494810034177?s=20
Pemerintah perlu memikirkan untuk tidak membebankan biaya penebus vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Sebab di masa pandemi saat ini, ekonomi masyarakat tengah terpukul.
“Ekonomi rakyat itu sangat sulit. Kebutuhan sembako saja dibantu negara melalui program bansosnya pemerintah, dikorupsi pula,” kata aktivis Haris Rusly Moti di akun Twitternya, Senin (14/12).
https://twitter.com/motizenchannel/status/1338525700941234179?s=20
Baca Juga:Penuhi Panggilan Komnas HAM Terkait CCTV di Tol Japek, Pernyataan Dirut Jasamarga Bikin BerkerutMengurai Pengadaan Covid-19
Hingga saat ini, pemerintah memastikan belum menetapkan harga vaksin Covid-19 yang dibebankan kepada masyarakat.
Setidaknya, ada 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin. Dari jumlah tersebut, 32 juta orang diperkirakan tak dibebankan biaya atau gratis, sedangkan 75 juta orang sisanya harus membayar untuk mendapatkan vaksin.
“Ketika rakyat dililit kesulitan, disuruh beli vaksin yang harganya antara Rp 300 ribu-Rp 500 ribu. Hitung saja jika anggota keluarganya 3-7 orang,” tandas Haris Rusly dengan menyertakan perkiraan harga vaksin per dosis.
Meski pemerintah belum menentukan harga vaksin, perkiraan banderol vaksin sudah pernah disampaikan Bio Farma untuk vaksin Covid-19 Sinovac. Setidaknya, perdosis vaksin Sinovac akan dibanderol sekitar Rp 200 ribu. (*)