KENDARI-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh menegaskan bakal memimpin langsung demonstrasi jika 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok benar-benar datang di daerah itu.
“Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman Saleh di Kendari, Rabu.
Abdurrahman mengungkapkan, alasan penolakan terhadap rencana kedatangan ratusan TKA tersebut, karena masyarakat Sultra saat ini tengah menghadapi COVID-19.
Baca Juga:Malaysia Lockdown, 1 Juta TKI Terancam KelaparanAkun Twitter Permadi Arya Disuspend, Warganet Happy
Menurutnya, jika para TKA tersebut datang di Sultra akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.
“DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik COVID-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya,” ucapnya menegaskan.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli menilai rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan TKA di Sultra merupakan hal yang lucu, mengingat banyak tenaga kerja lokal di Sultra yang dirumahkan akibat pandemik COVID-19.
“Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” ujarnya menegaskan.
Untuk diketahui, berdasarkan Rapat Paripurna yang digelar DPRD Sultra pada Rabu (29/4/2020), seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok di Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe.
Salah satunya, Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah mempertimbangkan kebatinan masyarakat khususnya warga Sulawesi Tenggara. Bahkan ia menilai bahwa seakan-akan pemerintah tidak melindungi masyarakat.
“Sesama teman pun kita saling waspada apalagi orang asing yang asal penyebaran COVID-19. Jadi kita bukan antiinvestasi dan anti-TKA, tapi suasana kebatinan kita yang memaksa untuk tidak menerima TKA dulu,” ujarnya.