Legislator Sahroni Beri Catatan Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Legislator Sahroni Beri Catatan Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Dok Net)
0 Komentar

JAKARTA-Selasa (20/10) tepat setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ma’ruf Amin memimpin pemerintahan. Pada periode ini, ada beberapa catatan dalam bidang hukum dan HAM yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni.

“Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini. Misalnya, terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (19/10).

Legislator asal Tanjung Priok, Jakarta ini juga menyebutkan bahwa selama satu tahun ke belakang ini, polisi telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba.

Baca Juga:KontraS: Satu Tahun Kinerja Jokowi-Ma’ruf Kebebasan Berekspresi Alami PenurunanKSP Umumkan Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Ini Laporan Lengkapnya

“Banyak sindikat narkoba internasional yang ditangkap, dan upaya pengungkapan ini tidak terhenti karena adanya pandemi. Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal ini,” katanya.

Sahroni juga menambahkan bahwa dalam kondisi Covid-19 saat ini, tentunya pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan. Namun hingga saat ini, situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga.

“Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain, adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam. Namun kita lihat di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif,” ungkapnya.

Meski begitu, Sahroni tidak menampik bahwa dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik. Namun menurutnya, kebijakan kontroversial itu sudah lumrah di negara demokrasi.

“Itu tidak apa-apa. Dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus kita hargai. Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Kumham dan akan selalu mendengar aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (*)

0 Komentar