JAKARTA-Kodam Jaya mengungkapkan pihaknya berhasil menyekat 100 lebih preman dan pengangguran yang hendak ikut aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja. Kodam Jaya menyebut massa dari luar kota ini hendak berunjuk rasa karena dijanjikan imbalan uang.
“Seratusan lebih. Yang saya kemarin tahu ya, dari Subang, Banten, Tangerang, kemudian Pamanukan, itu saja. Tapi kan itu yang kami amankan sebelum demo mulai,” kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, Sabtu (10/10).
“Itu orang-orang nggak sekolah semua rata-rata. Bukan, kalau buruh malah nggak ada justru. (Mereka) pengangguran, preman-preman,” sambung dia.
Baca Juga:Beredar Video Soal Anggota Berseragam TNI di Sekitar Bundaran HI, Begini Penjelasan Marinir TNI ALTerungkap Cara Tak Manusiawi Kelompok OPM, Sengaja Gunakan Nyawa Warga Sipil Jebak TNI
Dudung menuturkan preman dan pengangguran ini mendapat instruksi dari grup WhatsApp yang mereka ikuti. Penggerak massa menjanjikan uang akan diberikan seusai demo.
“Dia itu di WhatsApp group-nya dijanjikan akan dikasih uang setelah demo selesai,” ujar Dudung.
Berdasarkan keterangan massa asal Pamanukan kepadanya, lanjut Dudung, penggerak massa tak ikut turun ke Ibu Kota. Penggerak massa tetap di Pamanukan.
“Justru saya tanya, ‘Yang gerakkan kamu siapa?’, ‘Ketinggalan, Pak, di Pamanukan, nggak ke sini’. Kan kurang ajar tuh, yang gerakin malah tidak bergerak,” ucap Dudung.
Dudung menjelaskan, saat Kodam Jaya menggeledah para preman dan pengangguran, kebanyakan mereka tak mengantongi uang lebih. Dudung berpendapat pendemo bayaran ini sengaja dibuat kelaparan sehingga semakin mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkistis.
“Saya nggak tahu besaran uang (imbalan)-nya. Cuma di dompet itu ada yang kosong, ada yang cuma Rp 10 ribu. Kasihan mereka itu. Memang dibuat lapar mereka kan, biar anarkis. Keterangan lebih lanjut kan lagi diselidiki Kapolda. Di Polda,” tutur Dudung.
Pada Kamis, 8 Oktober kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memang mengatakan, pemerintah mengetahui dalang di balik demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang ricuh. Hal itu diungkapkan Airlangga saat wawancara dengan CNBC Indonesia TV.
Baca Juga:Bawaslu Sebut 700 ASN Terlibat Pelanggaran di Pilkada Serentak 2020Kemendikbud Terbitkan Surat Larangan Mahasiswa Ikut Demonstrasi Penolakan Omnibus Law
“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga.
Airlangga juga menyinggung pihak yang dituding sebagai sponsor aksi demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. Menurutnya, mereka memiliki ego sektoral yang tinggi tanpa memikirkan nasib massa yang turun ke jalan.