JAKARTA-Tanpa malu Veronica Koman tampak tersenyum bangga diapit oleh sejumlah anggota Parlemen Australian. Melansir ABC Indonesia, Jumat (18/10/2019) Veronika Koman datang didampingi oleh LSM Amnesty International Australia menemui Sub Komite HAM Parlemen Australia yang terdiri atas politisi dari fraksi pemerintah dan oposisi pada Rabu (16/10) di Canberra.
Para anggota Sub Komite HAM Parlemen Australia yang menemui Vero antara lain Kevin Andrews dari Partai Liberal (fraksi pemerintah), serta Maria Vamvakinou dan Peter Khalil dari Partai Buruh yang beroposisi.
Vero bersama aktivis Amnesty Joel Clark dan Rose Kulak juga menemui politisi lainnya seperti Ketua Partai Hijau Senator Richard Di Natale yang dikenal vokal menyuarakan isu Papua.
Baca Juga:Jelang Pelantikan Presiden, Suasana Senayan Mirip Shooting Film PerangPeriode Baru
Kepada para politisi itu, Vero yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian, meminta Pemerintah Australia untuk berbuat lebih banyak dalam membantu menghentikan kekerasan di Papua.
“Kami bertemu dan memberikan laporan kepada Sub-Komite HAM Parlemen, juga kepada para Senator dan anggota parlemen dari Partai Buruh, Liberal, Nasional, dan Partai Hijau,” tulis Vero di laman Facebooknya.
“Mereka mencakup pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini dan juga pemerintahan oposisi. Mereka semua antusias dan banyak bertanya dalam tanggapannya, karena ternyata mereka memang mendengar adanya kisruh namun belum tahu secara detail,” lanjutnya.
Veronica Koman
Veronica kepada ABC mengatakan dirinya benar-benar berharap Australia memainkan peran yang lebih besar dalam penanganan konflik di ujung timur Indonesia itu.
Dia juga mengaku sangat menanti pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok pro-referendum Papua.
“Saya harapannya supaya Australia sebagai negara terbesar di Pasifik dan salah satu tetangga terdekat bisa bantu menghentikan pertumpahan darah di West Papua,” katanya.
“Apalagi Presiden Jokowi dan Pak Moeldoko ‘kan sudah bilang bersedia bertemu dengan kelompok pro-referendum, dan dari ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) juga sudah menyatakan kesediaan meski disertakan dengan beberapa syarat.”
“Jadi semoga saja cepat terwujud,” ujarnya. (*)