KPA Wilayah Langkat Ingin Perbatasan Aceh Merujuk Pada Peta 1 Juli 1956

KPA Wilayah Langkat

KLIKSATU.COM, BANDA ACEH – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Langkat, Mulyadi Wapang meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera mungkin membahas tentang perbatasan Aceh yang merujuk pada peta 1 Juli 1956 pada Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, KPA Wilayah Langkat menuntut Pemerintah Aceh untuk agar segera merealisasikan luas Aceh berdasarkan hasil perjanjian damai MoU Helsinki. Dimana berdasarkan hasil perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat di Helsinki ketika itu, luas Wilayah Provinsi Aceh kembali kepada peta 1 Juli 1956.

“Kita menuntut Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk dapat memperjelas batas Sumut (Sumatera Utara) berdasarkan peta 1 Juli 1956,” kata Ketua KPA Wilayah Langkat, Mulyadi Wapang, Senin (31/7).

Wapang menuturkan, adapun batas Aceh berdasarkan peta 1 Juli 1956 telah disebutkan pada poin 1.1.4 MoU Helsinki. Dimana didalam poin itu telah menjelaskan persoalan wilayah Provinsi Aceh harus merujuk pada peta 1 Juli 1956.

“Jika poin ini direalisasikan maka sebagian wilayah Karo, Deli, Asahan dan Langkat kembali kedalam wilayah Provinsi Aceh, dan hingga saat ini ke tiga kabupaten tersebut dicaplok oleh Sumut,” katanya.

Adapun hingga saat ini menurutnya, poin 1.1.4 MoU Helsinki sering sekali dianggap sepele oleh pemerintah. Justru padahal itu merupakan hal yang sangat penting bagi Aceh. Sebab itu merupakan hasil perjanjian perdamaian MoU antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Pusat Indonesia di Helsinki, Finlandia ketika itu.

“Tapi hingga saat ini masih dianggap main-main oleh pemerintah pusat. Apakah karena ketidakseriusan Pemerintah Aceh untuk membahas tentang masalah ini ke pemerintah pusat, hingga sampai sekarang masalah perbatasan Aceh antara Sumut terus terabaikan,” kata Wapang.

Oleh sebab itu, Ketua KPA Wilayah Langkat, Mulyadi Wapang meminta kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan wilayah Provinsi Aceh, yang merujuk pada peta 1 Juli 1956.

“Maka yang kami tuntut dengan adanya perjanjian kedua pihak, agar dapat sesegera mungkin Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dapat memperjelaskan tentang batasan Aceh yang sesuai hasil perjanjian MoU Helsinki yang letak batasan Aceh merujuk pada peta 1 Juli 1956,” katanya. [*]


Editor: Yusri Razali

Tinggalkan Kami Pesan

Jadilah yang Pertama untuk Komentar!

Notify of
avatar
wpDiscuz