BAHWA zionis Israel sejak 1948 telah melakukan okupasi atau pendudukan terhadap wilayah-wilayah yang diduduki warga Palestina, sudah banyak orang yang tahu. Namun ketika kementerian pertahanan Israel secara sistematis dan terencana bermaksud memusnahkan beberapa dokumen yang berada dalam arsip nasional Israel berkaitan dengan kebijakan ethnic cleansing (pembersihan etnik) terhadap warga Palestina pada 1948, ini baru berita baru.
Salah sebuah dokumen diantaranya diberi nama Nakba yang berarti bencana, istilah ini digunakan oleh warga Palestina, ketika Israel pada 1948 mengusir 800 ribu warga arab Palestina dari tempat tinggalnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Yang sekarang merupakan wilayah yang diduduki Israel.
Selama beberapa tahun terakhir ini, para sejarawan yang menaruh minat untuk mengungkap ethnic cleansing Israel terhadap warga Arab Palestina itu, gagal mengakses dokumen-dokumen yang dikuasai oleh Arsip nasional Israel. Termasuk beberapa dokumen berkaitan dengan pembantaian tentara Israel terhadap warga Palestina, juga tidak bisa dibuka untuk umum.
Baca Juga:14 MenitSuami Jarang Pulang Istri Siksa Dua Anak Sambil Direkam, Videonya Viral
Mengapa dokumen-dokumen tersebut tetap dirahasiakan oleh Israel? Pada 2016 seorang wartawan Lisa Goldman, merasa yakin bahwa jika para sejarawan mengungkap kejadian 1948, maka akan mempermalukan pemerintah Israel, dan menghancurkan reputasi negara Zionis Yahudi tersebut di mata dunia internasional.
https://www.newcoldwar.org/israels-latest-attempt-to-erase-palestine/
Sebab penyingkapan dokumen-dokumen terkait pengusiran dan pembantaian sekitar 800 ribu warga Arab Palestina pada 1948, akan mematahkan validitas isi dokumen versi pemerintah Israel bahwa warga Palestina secara sukarela meninggalkan wilayah-wilayah yang saat ini diduduki Israel. Bukan itu saja. Bahkan akan menyingkap adanya kejahatan perang yang dilakukan tentara Israel pada 1948.
Sehingga menurut Ilan Pappe, dalam artikelnya tersebut di atas, pemerintah Israel berupaya menyensor arsip-arsip rahasia tersebut dalam dua konteks sekaligus. Dalam Konteks politis dan historis. Pertama dalam konteks politis, merupakan prakarsa Amerika Serikat dan Israel, untuk melakukan depolitisasi masalah Palestina.
Ketika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggagas konsepsi Economi Peace, dengan tujuan untuk mendorong warga Arab Palestina menghentikan tuntutan politiknya atas wilayah Palestina yang diduduki Israel, maka sebagai imbalannya pemerintah Israel akan meningkatkan taraf ekonomi warga Palestina.