JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait membengkaknya utang pemerintah. Utang sering menjadi sorotan masyarakat apalagi di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Sri Mulyani, penyebab utama utang pemerintah bengkak atau rasio utang pemerintah meningkat begitu drastis di tahun ini karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi membuat anggaran untuk pembiayaan Covid-19 meningkat.
Meski pandemi, program pemerintah yang sudah direncanakan tetap jalan. Tentu, pemerintah juga melindungi masyarakat yang terdampak Covid lewat berbagai macam insentif yang digelontorkan.
Baca Juga:Gatot Nurmantyo: Saya Mantan Panglima TNI, Saya Harus Menjaga Marwah Prajurit-prajuit TNIIndonesia Tolak Permintaan AS Pangkalan Pesawat Pengawas Maritim P-8 Poseidon
Sebagai gambaran, hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp5.756,87 triliun. Dengan angka tersebut, rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB. Adapun total utang pemerintah itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp4.892,57 triliun.
“Tahun 2020 ini kita perkirakan APBN defisit 6,34%, kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani Covid, dan bantu masyarakat,” ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis (19/11/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, dengan membengkaknya utang, defisit APBN meningkat drastis hingha berada di kisaran Rp1.039,2 triliun atau meningkat 6,34%. Meningkatnya defisit APBN ini juga dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara yang meningkat menjadi Rp2.739,16 triliun.
“Dengan seiring penggunaan fiskal untuk countercyclical, defisit APBN di banyak negara atau semua negara alami kenaikan. Ini kemudian sebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat,” jelasnya.
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 sebesar US$408,5 miliar atau setara Rp5.759 triliun (dengan kurs Rp14.100 per US$).
ULN terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$200,2 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$208,4 miliar.
Pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 tercatat sebesar 3,8% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,1% (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ULN swasta. (*)