Guna mengatasi wabah yang memporak-porandakan segala sendi kehidupan itu, negara menggelontorkan dana tidak sedikit, yaitu sebesar Rp 677,2 triliun. Dana ini dialokasikan untuk percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Ini jumlahnya sangat besar, oleh karena itu tata kelola harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya sederhana dan tidak berbelit-belit,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni 2020, secara virtual.
https://www.youtube.com/watch?v=NB1Dj7Jom4Y
Guna mengawasi dana tersebut, harus dibangun sistem peringatan dini. Jokowi tidak ingin pejabatnya tidak terperosok dalam kubangan masalah tata kelola penggunaan dana penanganan covid-19.
Baca Juga:Resmi Ditahan KPK, Tangan Juliari Batubara Diborgol dan Kenakan Rompi OranyePistol Sean Connery ‘Agen Rahasia 007 James Bond’ Terjual Rp3,6 miliar
“Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok, bagunu sistem peringatan dini,” ujar Jokowi.
Namun, bila ada yang tetap ngeyel apalagi main-main dengan dana penanganan covid-19, Jokowi meminta penegak hukum tidak segan untuk menindaknya.
“Pencegahan harus diutamakan tata kelola yang baik harus didahulukan, tapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, kalau ada mens rea, bapak ibu digigit degan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus selalu kita jaga,” tegas Jokowi. (*)